Selesai Ujian, Semua Peserta Tersenyum

JAKARTA – Benar saja, tes CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT) sangat transparan, dan hasilnya dapat langsung diketahui peserta. Setelah menyelesaikan 100 soal di ruang Sriwijaya lantai 2 Kementerian PANRB, peserta langsung turun ke ruang Serbaguna di lantai dasar. Mereka langsung mengamati layar yang terpasang di ruangan tersebut, untuk melihat skor hasil ujiannya.

Tidak tampak wajah-wajah yang sedih meski hasil ujiannya kurang memuaskan, atau teriakan-teriakan gembira karena nilainya tinggi. Hampir semua tampak senyum, karena untuk pertama kalinya menjalani tes CPNS  yang hasilnya langsung bisa dilihat. “Meskipun nilai saya tidak maksimal, tapi tes ini mampu mewujudkan keragu-raguan dan stigma masyarakat, bahwa tes CPNS selalu diwarnai kongkalingkong,” ujar Fitria Diah Sari, alumnus FISIP UI  jurusan Administrasi Negara. Dia mengaku kurang persiapan, sehingga hasilnya kurang maksimal, meski sudah lebih dari 300.

Hal senada dikatakan Novan, Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Airlangga Surabaya, yang meraih nilai 352. Dia mengaku pernah mencoba simulasi CAT dalam arena job fair di Surabaya. “Waktu itu nilai saya hanya 250. Mungkin karena saya grogi, dan suasananya ramai sekali,” ujarnya.

Berbekal pengalaman mengikuti simulasi itu, ditambah dengan persiapan lebih matang, Novan yang diantar Romy, bapaknya, merasa optimis bisa diterima di Kementerian PANRB. Selain di sini,   dia juga mendaftar di Pemprov  Jawa Timur, yang  tesnya juga akan menggunakan sistem CAT. “Meskipun demikian, semuanya kami serahkan kepada Allah SWT,” ucap sang ayah yang mengaku sehari-hari berdagang pakaian keliling.

Sementara itu Jafan yang meraih skor 379, (tertinggi untuk sesi ketiga), dan mendapatkan hadiah kaos dari Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto menyatakan bahwa dengan sistem CAT akan menghindari KKN. “Semua sangat transparan, mulai dari registrasi, saat menunggu waktu ujian, saat ujian, sampai pengumuman, semua sudah terstruktur dan sangat transparan,” ujarnya.

Menurut alumnus Universitas Lampung (Unila) ini, kalau semua berjalan transparan seperti ini, maka selsksi CPNS ini dipastikan terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai informasi, skor tertinggi dari tes CPNS mencapai 383.

Apa yang disampaikan Jafan dan beberapa peserta tes CPNS Kementerian PANRB, tentunya meningkatkan semangat pemerintah, yang tengah berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, bebas dari KKN, dan tanpa dipungut biaya.

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik menegaskan, pihaknya all out untuk mewujudkan reformasi dalam seleksi CPNS agar bisa menghasilkan CPNS dari putera-puteri terbaik bangsa. “Sistem CAT ini hanya bagian dari upaya ke arah sana, dan masih banyak upaya lain yang terus kami lakukan,” ujarnya.

Tasdik menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tengah mencoba mengakali sistem ini. Namun Kementerian PANRB tidak sendirian, karena setiap tahapan dari pelaksanaan tes ini diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk audit teknologi dilakukan BPPT, sementara audit pelaksanaan seleksinya dilakukan oleh BPKP. Untuk pengamanan soft copy soal, pihak Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertanggungjawab penuh. Sedangkan Polisi mengawasi fisik soal, sejak dari hulu sampai hilir.

Di luar itu, ada Ombudsman RI, KPK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikoordinir Indonesia Corruption Watch  (ICW) selalu melakukan pengawasan. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat itu, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus penipuan, percaloan dalam selsksi CPNS, tambahnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Disayangkan, Banyak Pelamar Tak Ambil Kartu Ujian

JAKARTA – Pelaksanaan tes CPNS Kementerian PANRB hari pertama, Minggu (29/09) berjalan lancar. Namun disayangkan, banyak diantara pelamar yang tidak mengambil kartu ujian, meskipun panitia sudah memberi kelonggaran untuk mencetak kartu ujian di Kementerian PANRB.

Dari hasil rekapitulasi peserta tes pada hari pertama yang mestinya diikuti 354 peserta, ternyata hanya hanya 258 orang yang mengambil kertu ujian, sementara 96 pelamar tidak mengambil kartu ujian. Namun, dari jumlah itu ada dua peserta  yang seharusnya mengikuti tes sesi pertama, tidak datang untuk mengikuti ujian, sehingga tes hari pertama hanya diikuti 255 orang.

Tes kompetensi dasar (TKD) CPNS Kementerian PANRB dengan sistem computer assisted test (CAT) dilakukan pertama, dan mengawali  pelaksanaan tes dengan sistem CAT oleh kementerian, lembaga dan pemda di seluruh tanah air.

Panitia menyiapkan 100 komputer dan 6 komputer sebagai cadangan, di ruang Sriwijaya yang sehari-harinya dipergunakan untuk rapat-rapat. Pelaksanaan tes dibagi menjadi 10 sesi, yakni 4 sesi pada hari pertama (Minggu, 29/09), masing-masing tiga sesi pada hari kedua dan ketiga.

Pada sesi pertama hari Minggu, dijadwalkan sebanyak 97 peserta mengikuti tes. Namun ternyata pelamar yang mengambil kartu ujian hanya ada 77 orang. Dari jumlah itu, sampai pelaksanaan tes hanya ada 75 orang yang hadir untuk mengikuti tes. Sedangkan sesi kedua, dari 89 yang dijadwalkan, hanya 54 yang mengambil kartu ujian, dan semuanya hadir. Untuk sesi kedua, dari 76 yang dijadwalkan, 22 pelamar tidak mengambil kartu ujian, sehingga tes hanya diikuti 54 orang. Sementara pada sesi ketiga yang dijadwalkan untuk 92 orang, ada 19 orang yang tidak mengambil kartu, sehingga tes hanya diikuti 73 orang.

Banyaknya pelamar yang tidak mengambil kartu ujian tentunya mengundang pertanyaan, karena mereka merupakan orang-orang yang beruntung untuk bisa mengikuti tes. Sulit  diterima kalau ada alasan bahwa waktunya bersamaan dengan tes di instansi lain, karena yang menyelenggarakan CAT hari Minggu (29/09) hanya Kementerian PANRB. Tidak masuk akal juga kalau peserta beralasan mereka tidak mengetahui pengumuman, karena sejak awal semua informasi mengenai seleksi CPNS Kementerian PANRB sudah diumumkan di website Kementerian PANRB. (ags/HUMAS MENPANRB)

Dua Juta Pelamar CPNS Belajar Wawasan Kebangsaan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, pelamar CPNS yang akan mengikuti seleksi melalui tes kompetensi dasar (TKD) diperkirakan mencapai dua juta orang. Jumlah itu sekitar 600 ribu diantaranya adalah tenaga honorer kategori 2, dan 1,4 juta merupakan pelamar CPNS dari jalur  umum.

Ada tiga kelompok soal dalam TKD, baik yang menggunakan sistem computer assisted test (CAT) maupun dengan lembar jawab komputer (LJK), yakni wawasan kebangsaan, intelegensia umum, dan karakteristik pribadi. “Dengan pelaksanaan tes CPNS, berarti ada dua juta orang yang kini kembali belajar tentang wawasan kebangsaan,” ujarnya di sela-sela peninjauan tes CPNS dengan sistem CAT di badan Diklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (30/09).

Dikatakan, wawasan kebangsaan itu berisi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kalau ingin lulus tes CPNS, mereka harus belajar wawasan kebangsaan, tanpa harus melalui penataran P4, seperti waktu itu.

Dikatakan, dari pengalaman tes CPNS tahun 2012, banyak peserta tes yang tidak lulus, lantaran nilai wawasan kebangsaannya tidak memenuhi passing grade. “Bahkan ada diantaranya yang melamar untuk menjadi dosen dan dokter. Nilai mereka tinggi untuk intyelegensia umum dan karakteristik pribadi, tetapi wawasan kebangsaannya rendah,” ujarnya.

Kenyataan itu cukup memprihatinkan, karena seorang pegawai negeri harus memahami bangsanya, yang tercermin dalam materi wawasan kebangsaan tersebut. “Dengan mempelajari wawasan kebangsaan, adik-adik kembali mempelajari peristiwa Rengas Dengklok, siapa itu Sukarni dan sebagainya,” tambah Menteri di hadapan peserta tes Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri tahun ini mendapat formasi 158 orang. Lebih dari 18 ribu orang mengajukan lamaran secara online, tetapi yang memenuhi lolos adminstradi dan dipanggil mengikuti tes hanya 6 ribu orang.

Tes di dilaksanakan dengan sistem CAT, di ruangan yang mampu menampung 200 orang. “Setiap hari ada lima sesi, yang masing-masing untuk 200 orang, sehingga pelaksanaanya akan memakan waktu seminggu,” F.X. Aruanto dari Tim Konsorsium PTN. (ags/HUMAS MENPANRB)

CAT-BKN Bantu Wujudkan Sistem Seleksi CPNS Kemlu Yang Tranparan

Jakarta-Humas BKN. Tidak dapat dipungkiri animo perhatian masyarakat atas penerimaan CPNS sangatlah tinggi. Masyarakat  mengharapkan pelaksanaan tes CPNS dapat dilaksanakan dengan adil dan Transparan. Tuntutan masyarakat atas transparasi tersebut sangatlah dipahami oleh BKN dan untuk memenuhi harapan tersebut BKN mendorong penggunaan CAT dalam sistem rekruitmen PNS. Hal ini diutarakan oleh Kepala BKN EKo Sutrisno saat memberikan sambutan di hari pertama seleksi penerimaan CPNS Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) di Gedung Cara Loka, Pusdiklat Kementrian Luar Negeri, Senin (30/9).
Usai tes, kepada Kepala BKN, beberapa peserta sempat menyampaikan apresiasi atas penggunaan CAT-BKN pada penerimaan CPNS. "Hasil tes yang cepat diperoleh (setelah selesai tes-red) dan terbuka kami rasa cukup adil, Pak," kata salah seorang peserta. Sehingga menurut mereka apapun hasil tes, lulus maupun gagal dapat diterima dengan baik oleh karena sistem yang digunakan telah transparan dan adil.
Tes pada sesi pertama hari ini di ikuti oleh 193 orang dari total  6000-an pelamar CPNS Kemenlu yang akan melaksanakan tes. Tomy/Kis
 

IGRA selenggarakan Musyawarah Nasional III

Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional III di Hotel Good Way, Nusa Dua, Bali, Kamis (26/9). Munas digelar hingga Sabtu (28/9).
Munas dibuka oleh Staf Ahli Menteri Agama, Rahman TB, mewakili Sekretaris Jenderal Kemenag. “Pendidikan Anak usia dini sangat penting, karena ini masa golden age, masa subur untuk menanam karakter generasi penerus,” jelas Rahman.
“Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dan hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak,” imbuh Rahman.
Sebelum mengakhiri sambutan, Rahman meminta para pendidik di RA untuk senantiasa menumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini, salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya, serta biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Ketua Umum PP IGRA, Hj. Siti Rohani, M.Pd, mengatakan, Munas kali ini diikuti 550 peserta, terdiri dari unsur Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Pimpinan Daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. “Alhamdulilah, perwakilan seluruh pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah kabupaten dan kota di Indonesia semua hadir,” katanya.
“Agenda munas III melakukan pembahasan AD/ART, laporan pertanggungjawaban, dan pemilihan ketua Umum. Dengan tema “Peran IGRA dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal menuju Pembentukan Karakter Bangsa, diharapkan munas akan memilih ketua yang progresif dan visioner.” lanjut Rohani (farla/mss)

Tim CAT-BKN Representasi The Core Team of Integrity

Jakarta-Humas BKN, sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat bahwa seluruh proses CPNS bisa ‘diperdagangkan’ tentunya termasuk pada proses rekrutmennya. Sehingga Tim Computer Assissted Test (CAT-BKN) yang akan turun ke lapangan diharapkan bukan hanya sekadar Tim CAT saja melainkan ‘The Core Team of Integrity’.  Itulah harapan Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana di hadapan Tim Lapangan CAT-BKN, Sabtu (21/9) di Grand Cemara Hotel-Jakarta.

Bima Haria mengatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum proses rekrutmen CPNS ditengarai sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana diketahui bersama bahwa kesimpulan akhir rekrutmen adalah ‘moratorium’ pada 2012 sebagai langkah penataan di segala bidang kepegawaian.  Selanjutnya Bima juga memastikan masih akan banyak godaan bagi Tim CAT-BKN pada proses seleksi CPNS 2013. Bima juga menyampaikan bahwa tidak mungkin merubah integritas orang di negeri ini, namun yang bisa dilakukan adalah membangun sistem yang lebih baik untuk membentuk integritas. Sehingga dengan sistem tersebut menurut Bima public trust terhadap Institusi kepegawaian yang bersih, profesional dan akuntabel dapat dikembalikan.

Oleh karena itu, kepada Tim CAT-BKN yang akan turun ke lapangan, Bima menyampaikan bahwa mereka akan menjalankan sistem dengan falsafah integritas. “Metode CAT merupakan sistem yang dibentuk untuk menciptakan integritas, maka harus dijalankan oleh tim yang memiliki falsafah integritas,” ungkap Bima. “The Core Team of Integrity” tandasnya. Subali/Tawur

Persiapan Peserta Seleksi CPNS, Selain Belajar juga Bimbel

JAKARTA – Ratusan pelamar yang lolos seleksi administrasi berdatangan untuk mengambil kartu ujian di Kementerian PANRB, Jumat (27/09). Mereka tampak optimis, dan bisa lolos dalam tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem computer assisted test(CAT) di Kementerian PANRB.

 

Ada yang mempersiapkan diri dengan belajar dan belajar, bahkan ada juga yang mengikuti bimbingan tes CPNS. “Selain belajar, saya juga ikut bimbingan tes,” ujar Lidyan, sarjana hukum dari Universitas Pancasila. Dia mengaku, perlu belajar lebih banyak mengenai pengetahun umum seperti matematika dan bahasa Inggris, yang baginya agak kurang.

 

Akan halnya Theo Mardiana, sarjana Ilmu Pemerintahan Universitad Padjajaran ini merasa bahwa pekerjaan yang digelutinya saat ini sangat erat kaitannya dengan bidang pekerjaan yang ada di Kementerian PANRB. “Saya bekerja di konsultan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui saat menunggu pengambilan kartu ujian.

 

Theo mengaku, banyak belajar melalui internet. Di sana membahas berbagai soal tes CPNS beberapa tahun silam, sehingga bisa menambah kepercayaan dirinya.

 

Lain halnya dengan Soviana Martha, sarjana psikologi dari Universitas Atmajaya ini belum begitu paham dengan tes sistem CAT ini. “Apa seperti tes model online di BUMN atau perusahaan swasta ya ? Kalau yang seperti itu, saya pernah ikut,” ujarnya, Jumat (27/09).

 

Dari beberapa pelamar tes CPNS di Kementerian PANRB, hampir semuanya melamar di beberapa instansi. “Kalau tesnya bareng, saya ambil salah satu. Tapi kalau tidak bersamaan, akan saya ikuti semua,” ujar Lidyan, lulusan Universitas Pancasila dengan IPK 3,28 ini. Hal serupa juga diakui oleh Theo maupun Ivonne, yang melamar di beberapa kementerian.

 

Meskipun belum paham benar seluk belum sistem CAT, namun para pelamar berharap sistem seleksi CPNS ini dapat berjalan murni, tanpa ditunggangi oleh berbagai kepentingan, seperti percaloan, titip menitip, KKN dan lain-lain. “Kalau seleksinya bagus, saya yakin peserta yang lolos adalah putera-puteri terbaik,” tambah Theo. Dengan demikian, lanjutnya, PNS akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi.

 

Theo berharap seluruh pelamar CPNS tahun 2013 ini  dapat berkompetensi secara fair, tidak mengandalkan orang lain dengan titip menitip atau KKN. “Saya berarap bisa diterima. Tapi kalau pun saya tidak lolos karena ada yang nilainya lebih tinggi, saya legowo,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Menag Saksikan Dubes Paraguay Masuk Islam

Jakarta (Pinmas) – Duta Besar Republik Paraguay, Cecar Estebon Grillion memutuskan masuk agama Islam dan resmi menjadi seorang mualaf. Pengesahan muslim Cecar dengan pengucapan dua kalimat syahadat ini dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (27/9) di hadapan ribuan jamaah shalat Jumat dengan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Pengucapan syahadat Cecar Estebon Grillion dibimbing langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Ali Mustafa Yaqub. Dengan sedikit terbata-bata Cecar mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab. “Asyhadu anla Ilaha illa Allah, Waasyhadu anna Muhammad ar Rasulullah,” kata Cecar, yang langsung disambut “Alhamdulillah,” oleh ribuan jamaah masjid Istiqlal yang menyaksikan.
Cecar mengakui memang telah sejak lama tertarik dengan Islam. Namun, ia belum berani untuk mengungkapkan keinginannya untuk menjadi muslim.
“Saya mengenal Islam setelah mempelajari buku-buku ajaran Islam milik anak saya,” ujar Cecar.
Selain itu juga ditunjukkan Allah melalui jodoh yang ia dapatkan, yakni seorang muslimah dari Indonesia bernama Yulie Setyohadi. Dari sinilah ia memantapkan akan mempelajari Islam.
“Saya berjanji pengislaman saya bukan sekedar perayaan, tapi bisa menjadi Islam yang baik dengan bantuan semua,” ujar Cecar.
Menteri Agama berharap masuk Islamnya Cecar dapat menginspirasi saudara yang lain untuk mengambil jalan yang diridhai Allah.
“Semoga keimanannya makin kuat, menjadi Muslim yang saleh serta mematuhi perintah Allah SWT,” ucap Menag.
Menurut Menag, orang yang masuk Islam bagaikan baru lahir dari ibu kandungnya.
“Tapi bagi pak Cecar, lahir sudah punya ilmu pengetahuan tinggal menata kehidupan dengan prinsip keislaman yang benar,” ucap Menag lagi.
Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Ali Mustafa Yaqub mengatakan keinginan Cecar memeluk Islam ini bukan karena tekanan atau karena akan menikah dengan wanita muslimah semata, tapi memang karena hidayah dari Allah.
Keseriusan Cecar ini pun dapat dilihat ketika ia memutuskan akan mempelajari Islam langsung dari tokoh besar umat Islam indonesia, Prof. KH. Quraish Shihab dan ia sendiri sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Untuk nama pengganti, Cecar menginginkan nama Ibrahim.
“Saya usul ditambah Muhammad,” kata Menag Suryadharma Ali. (ks/dm)

Semua Memiliki Kesempatan Sama untuk Menjadi CPNS

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar kembali menegaskan, semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dan fair guna menjadi CPNS.

 

Tahun ini pemerintah kembali menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum secara transparan, obyektif, adil, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Hal ini merupakan salah satu pengungkit terbesar reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, maupun  pemerintah daerah.

 

Pengusulan formasi oleh kementerian, lembaga, maupun pemda harus menyertakan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja. “Harus ada pemetaan jabatan, mana jabatan yang kosong, mana yang dibutuhkan, berapa kebutuhannya, untuk ditempatkan di mana, sampai kualifikasi yang dibutuhkan harus rinci,” ujar Menteri PANRB kepada wartawan usai peresmian Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID), Kamis (26/09).

 

Setelah dua tahun moratorium, pada tahun 2012, hanya ada 41 instansi yang berhasil menyelenggarakan seleksi CPNS karena yang lain tidak memenuhi syarat. Untuk pemda, ditambah syarat anggaran belanja aparatur yang tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. “Soal tes kompetensi dasar (TKD) dibuat oleh konsorsium 10 PTN, tes dilaksanakan serentak, selesai tes soal dimusnahkan, sedangkan LJK dibawa ke Jakarta untuk diolah oleh Panselnas. Hasil tes diumumkan di website Kementerian PANRB dan Kompas.com, sehingga semua bisa mengetahui hasilnya,” tukas Azwar.

 

Tahun ini, dari jalur pelamar umum dibuka formasi untuk 65 ribu, 40 ribu diantaranya untuk pemda, dan 25 ribu untuk instansi pusat. Sebanyak 329 instansi melaksanakan seleksi dengan menggunakan sistem lembar jawab komputer (LJK) seperti tahun sebelumnya, dan ada 70 instansi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

 

Dengan sistem CAT, diharapkan bisa menutup celah-celah KKN, memberantas percaloan, karena hasil ujian langsung bisa diketahui sesaat setelah selesai ujian. “Tes CPNS tahun 2014, seluruhnya harus menggunakan sistem CAT,” imbaunya.

 

Kementerian PANRB bahkan melakukan sosialisasi CAT dengan menggelar simulasi CAT dalam acara job fair di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Malang. Selain simulasi CAT, juga dilakukan talk show dan penjelasan mengenai reformasi sistem seleksi CPNS. Masyarakat diajak berpartisipasi mewujudkan sistem seleksi CPNS yang  bersih, untuk menumbuhkan kepercayaan publik. “Jangan ada titip-menitip, jangan percaya calo, tetapi persiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh,” tegasnya.

 

Untuk pertama kali dalam sejarah, kelulusan CPNS menggunakan passing grade. Kalau tidak memenuhi, formasi dibiarkan tetap kosong. Ada tiga kelompok soal yang diujikan, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Masing-masing kelompok soal harus mencapai skor yang ditetapkan. (bby/HUMAS MENPANRB)

Minggu – Selasa, Tes CPNS Kementerian PANRB

JAKARTA – Ruang Sriwijaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang biasanya digunakan untuk rapat-rapat, mulai Kamis disulap menjadi ruang Computer Assistant Test (CAT). Pasalnya, mulai Minggu tanggal 29 September sampai Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Kementerian PANRB akan menggelar tes CPNS dengan sistem CAT.

Ruangan yang tadinya berisi meja denagn formasi berbentuk U, kini meja-mejanya digantikan dengan 100 meja kecil dan susunannya menghadap satu arah seperti sebuah ruangan kelas. Setiap meja terdapat sebuah laptop, dan di ruangan itu dilengkapi kamera CCTV sebagai alat pemantau test.

 

Menurut Kabag Sistem Informasi Kementerian PANRB  Taufiq Rahman, ruang Sriwijaya juga dilengkapi dengan monitor. “Ada dua monitor, yang satu monitoring pengontrol ruangan dan yang satunya lagi monitoring pergerakan ranking yang berada di  ruang pimpinan dan di ruang tunggu yakni di ruang Serbaguna lantai satu,” ungkapnya di sela-sela memperisapkan penataan CAT, Kamis (26/09).

 

Taufiq mengatakan, setelah selesai tes, peserta bisa langsung melihat hasilnya pada monitor yang berada di ruang tunggu serbaguna yang berada dilantai dasar.  “Jadi mustahil penilaian ujian tersebut bisa dimanipulasi,” tandasnya.

Dia  menambahkan, Pada Jumat (27/09) pagi, sebelum pegawai melakukan sholat jum’at juga akan diadakan simulasi CAT untuk para pegawai, guna memastikan semua alat yang digunakan benar-benar siap.

 

Dari 17 ribu lebih pelamar online, yang lulus seleksi administrasi ada 889, untuk memeprebutkan 53 formasi CPNS, minus 1 untuk putra/putri Papua tesnya akan diselenggarakan langsung di Papua. “Tes akan dilaksanakan 3 hari, mulai 29 September sampai dengan 1 Oktober,” tambahnya.

 

Meskipun infrastruktur dipersiapakan Kementerian PANRB, namun menggunakan aplikasi CAT badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada 100 soal yang haruis dikerjakan, dalam waktu 90 menit. Dalam sehari ada 4 sesi, mulai jam 8 pagi.  Test dengan sistem CAT ini merupakan yang pertama, dan segera disusul oleh kementerian/lembaga lain, serta pemda. (Cry/HUMASMENPAN)

Angin Segar, 6 K/L Inisiatif Lakukan Perampingan

JAKARTA – Perampingan organisasi 16 kementerian/lembaga yang ditargetkan selesai dalam bulan November 2013, terus bergeliat. Setelah terbit tiga Perpres terkait perampingan 3 K/L, hasil audit konsultan untuk tiga K/L dipaparkan di depan Menteri PANRB Azwar Abubakar beserta Tim Restrukturisasi Kemenetrian/Lembaga.

 

Anggota Tim Restrukturisasi itu yang hadir antara lain Sarwono Kusumaatmadja, Rhenald Kasali, Sofyan Effendi, Eep Saefullah Fatah, Edy Purwanto, Nasaruddin, Dwi Wahyu Atmaji.

 

Menteri Azwar Abubakar mengatakan, ketiga  instansi yang selesai diaudit adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedangkan audit untuk 10 instansi masih berjalan, dan diharapkan secepatnya selesai.

 

Namun ada angin segar dalam reformasi birokrasi di bidang kelembagaan ini, karena ada enam kementerian/lembaga yang berinisiatif mengajukan restrukturisasi organisasinya.

 

Keenam lembaga yang dimaksud adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional ( Batan), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian BUMN.

 

 “Kementerian BUMN tinggal 3 deputi sudah saya paraf, dua minggu lalu sudah ke Presiden. Yang lainnya sudah berinisiatif. BKKBN, minta dibantu konsultannya karena enggak ada uang. Jadi kemajuan ini sudah ada enam lagi yang mau right sizing,” tutur Azwar dalam rapat pemaparan hasil audit oleh konsultan di Kementerian PANRB Jakarta, Rabu, (25/9).

 

Disebutkan, tiga kementerian yang melakukan perampingan di antaranya Kementerian PANRB,  yang jumlah deputinya dari enam menjadi 4, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

 

Menurut Azwar semakin banyak K/L yang berinisiatif lakukan perampingan akan semakin baik untuk reformasi birokrasi. “Evaluasi ini bukan hanya soal mengurangi jumlah struktur, tapi kadang-kadang overlapping tugas. Itu yang harus kita luruskan.  Ini sangat penting juga,” tandas Azwar yang didampingi Wamen PANRB Eko Prasojo (ags/HUMAS MENPANRB)

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Muslimah ASEAN

Jakarta (Pinmas): Desember mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Muslimah ASEAN. “Insya Allah kita akan menjadi tuan rumah Pertemuan Muslimah ASEAN pada Desember,” ujar Menag di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/9). Menag tiba di Tanah Air setelah berkunjung ke Thailand Selatan dalam rangka menerima gelar doktor honoris causa dari Princess of Naradhiwas University (PNU) di Narathiwat Thailand .
Turut mendampingi, Ny Indah Suryadharma Ali, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Pendidikan Islam Prof Nur Syam, dan Dirjen Bimas Islam Prof Abdul Djamil, dan mantan Menteri Urusan Peranan Wanita Prof Tutty Alawiyah.
Menurut Menag, even tersebut kemungkinan bertepatan dengan Maulid Nabi. “Kita akan mengangkat tema Penguatan Peran Muslimah ASEAN dalam Membangun Umat yang Unggul (Khairu Ummah) dengan mengundang beberapa peninjau dari negara-negara Asia Tenggara. Ini juga dalam rangka menuju ASEAN Comunity 2015,” ujarnya.
Menag menjelaskan, peran kaum perempuan dalam masyarakat sangat kuat. “Karena di tangan perempuanlah pembentukan generasi penerus bangsa. Kalau perempuan salehah mereka akan mendidik anak menjadi salehah, begitu pula sebaliknya,” ucapnya.
Sebelumnya, Pertemuan Muslimah ke-8 atau the 8th Meeting with Muslimah bertema Under the Project to Develop Potentials of Islamic Families of Pattani Province the Year 2013, diselenggarakan 6-7 Juli 2013, di Stadium Utama, Pattani, Thailand Selatan.
“Perempuan memiliki peran yang sangat besar, baik sebagai individu, istri, ibu dari anak-anaknya dan juga pejuang dalam pembangunan agama, bangsa dan negara,” kata Menag. Untuk itu, perempuan perlu memiliki pengetahuan yang tinggi. “Perempuan juga harus dapat menguasai teknologi dan informasi terkini serta mampu memanfaatkannya dalam mencari ilmu dan pekerjaan serta berdakwah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, Indonesia semakin diminati negara-negara asing menjadi tuan rumah even-even regional terkait kerukunan agama. “Banyak negara mengharapkan Indonesia menjadi mediator perdamaian guna mengatasi konflik-konflik agama yang terjadi di negara mereka,” ujarnya.
Sekjen Kemenag menyebutkan, tahun depan (2014), ada banyak agenda pertemuan regional dan internasional tentang agama di Indonesia. Dia mencontohkan antara lain interfaith dialogue, kunjungan parlemen Uni Eropa, Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura (MABIMS), dan sebagainya. “Seperti dialog antaragama (interfaith dialogue) semakin diminati banyak negara. Diperkirakan 2014 ada sekitar 23 negara yang akan menjadi peserta, mayoritas dari negara-negara Afrika,” ujarnya.
Pada Januari dan Juli 2013 lalu, Menag Suryadharma Ali telah berkunjung ke Thailand Selatan. Menag bertandang untuk memberikan ceramah pada Symposium on ASEAN Community: Opportunity and Challenge of Muslimah in the Nation Building, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan pada Pertemuan Muslimah ke-8.
Kegiatan yang diresmikan Deputi Perdana Menteri Pongthep Thepkanjana ini, merupakan kerja sama antara Pattani Provincial Administration Organization (Or Bor Jor Pattani) dengan Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC); Islamic College; Prince of Songkhla University (PSU) Pattani Campus; Persatuan Muslim Provinsi Pattani; Persatuan Sekolah Swasta dan Pondik Provinsi Pattani; serta Persatuan Imam Provinsi Pattani.
Prof Tutty Alawiyah menjelaskan, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain sebagai wadah tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman antarmuslimah, meningkatkan potensi dan peran muslimah dalam pembangunan masyarakat dan negara, memperkokoh jaringan kerja sama antarmuslimah, baik di lingkungan dalam negeri Thailand, antarsesama negara anggota ASEAN, atau di lingkungan internasional.
“Ini untuk meningkatkan potensi dan peran kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ajaran Islam sejak awal telah menghargai hak-hak dan kewajiban perempuan yang sebelumnya diabaikan. Penghargaan tersebut juga tercermin dalam Al-Quran serta Hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran, terdapat satu surat yang berjudul An-Nisa’ (perempuan) yang menceritakan hak-hak serta hukum-hukum terkait perempuan,” katanya. (Yud/ful)

Anggaran Belanja Pegawai Tinggi, Majalengka Sulit Dapatkan Formasi

Jakarta, Humas BKN – Agenda pelaksanaan tes CPNS bagi honorer K2 menjadi bahasan Komisi A DPRD Kab. Majalengka dalam kunjungan kerja mereka ke BKN pada Rabu (25/9).  Ditanyakan juga mengenai “campur tangan” daerah dalam pelaksanaan tes yang akan berlangsung nasional pada 3 November 2013 tersebut. Kabag Humas Tumpak Hutabarat menanggapi bahwa untuk pelaksanaan tes CPNS kali ini murni perhelatan pusat. Master soal dibuat oleh konsorsium PTN dan sudah diserahkan ke Kemenpan. Porsi daerah hanya menyiapkan tempat dan mengumumkan hasil kelulusan.

Permasalahan mengenai besarnya anggaran belanja pegawai Majalengka juga diingatkan oleh Tumpak sebagai bahan pertimbangkan dalam pemberian formasi, baik K2 maupun jalur umum. Data BKN mencatat belanja pegawai Majalengka mencapai 64.11%. Walaupun Anjab dan ABK sudah dilakukan, tapi untuk mengabulkan harapan para wakil rakyat yang meminta angka 1.127 CPNS sebagai pengganti pegawai yang pensiun pada 2011-2013 bukanlah hal mudah. Jumlah tersebut dipastikan akan semakin menambah beban belanja pegawai Majalengka.

Selain mengenai formasi, temu muka yang berlangsung di ruang mawar BKN pusat juga mengangkat ihwal tentang sekretaris desa. Dijelaskan Tumpak bahwa pengangkatan sekretaris desa sebagai mana amanat PP 45 tahun 2005 telah selesai dilakukan. Bila daerah membutuhkan sekretaris desa harus mengangkat dari PNS yang ada. (din)

Menghitung Hari Menuju Seleksi CPNS dengan CAT-BKN

Jakarta-Humas BKN, pemanfaatan Computer Assissted Test BKN (CAT-BKN) dalam seleksi CPNS Tahun 2013 tinggal menghitung hari.  29 September 2013, setidaknya masih tersisa 5 hari lagi. Saat pelaksanaan tes CPNS dengan metode CAT-BKN tersebut dipastikan Mata Republik akan menyorot ke BKN. Untuk persiapan aksi penggunaan CAT tersebut, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Bank Soal sekaligus pembahasan teknis terkait Tim Kerja yang akan diterjukan ke titik lokasi, Sabtu-Minggu (21-22/9) di Grand Cemara Hotel-Jakarta.

Kapus Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN Aris Windiyanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah membentuk 12 Tim Pelaksana Lapangan yang siap terjun ke lokasi. Bahkan jika dibutuhkan keduabelas Tim tersebut masih bisa dikembangkan. “Dari 12 yang sudah kami bentuk tersebut masih dapat dikembangkan menjadi 15 hingga 20 Tim yang siap terjun ke lapangan,” terang Aris Windiyanto di sela-sela Rakor. Selanjutnya Aris mengakui bahwa pihanya sudah menyusun jadual secara rinci serta memetakan kemampuan personal masing-masing Tim.

Dalam penyusunan Tim Lapangan tersebut, Aris menyatakan bahwa sebagai ujung tombak pihaknya memilih para generasi muda di lingkungan BKN. Setiap anggota Tim juga harus menandatangani pakta integritas di hadapan pimpinan BKN. “Dalam pembentukan Tim Lapangan kami kedepankan komitmen dan integritas,” tandas Aris mantap.

Data Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN mencatat sedikitnya terdapat 70 Instansi akan difasilitasi rekrutmen CPNS menggunakan CAT-BKN. ketujuhpuluh Instansi tersebut terdiri dari 49 Kementerian/Lembaga (K/L), 8 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Subali-Tawur

21.090 Jamaah Haji Indonesia Sudah Di Makkah

Makkah (Pinmas) —- Sampai dengan hari kelima kedatangan jamaah haji Indonesia dari Madinah, tercatat 21.090 jamaah dari 52 kloter yang sudah berada di Makkah.
Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menyebutkan bahwa sejak Minggu (22/09) pagi sampai dengan dengan Senin (23/09) pukul 07.00 WAS, Makkah telah menerima 15 kloter jamaah haji Indonesia dari Madinah.
Lima belas kloter tersebut adalah UPG/4 (375 jamaah), JKS/6 (445), JKS/7 (444), LOP/3 (324), SUB/7 (444), MES/3 (434), JKG/5 (455), BTH/4 (448), SUB/6 (449), PDG/4 (368), SOC/11 (375), SOC/9 (374), BPN/3 (357), SOC/12 (373), dan SOC/10 (372). Jumlah totalnya adalah 6.037 jamaah.
“Kloter 4 jamaah haji Indonesia Embarkasi Makassar (UPG/4) tiba di Sektor IX Makkah pada pukul 02.20 WAS atau Minggu (22/09) dini hari. Adapun kloter 12 embarkasi Solo (SOC/12), tiba di Sektor VIII Makkah pada pukul 23.25 WAS,” jelas Kasi Pelayanan Siskohat MU. Asep SA.
Kelimabelas kloter ini diangkut dari Madinah dengan menggunakan bus upgrade dari Dallah, Rabithah, Arabian, Saptco, Rawaheel, Tabarak, Qawafil, Hafil, dan Al Madinah. Selain itu, ada juga 7 jamaah haji Indonesia yang dievakuasi dari Madinah dengan menggunakan Ambulans, yaitu: 1 orang jamaah BPN/2, dan 6 orang jamaah SOC/8). “Jadi, total jamaah yang tiba di Makkah sampai senin pagi ini adalah 6.044,” kata Asep.
Berdasarkan data dari Seksi Layanan Transportasi Daerah Kerja (Daker) Makkah, jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah pada hari ini, Senin (23/09), sebanyak 4.940 jamaah dari 12 kloter, yaitu: JKG/6 (455 jamaah), JKS/8 (441), JKS/9 (444), LOP/4 (322), UPG/5 (372), UPG/6 (373), SOC/13 (374), BTH/5 (449), MES/4 (440), SUB/8 (447), SUB/9 (448), dan SOC/14 (375). Jumlah jamaah dari 12 kloter tersebut. (mkd/mkd)

RUU ASN Dibahas Marathon

JAKARTA – Pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara marathon. Tanggal 19 – 21 September 2013, Panitia Kerja (Panja) menggelar rapat pembahasan substansi/cluster RUU tersebut. Sebanyak 18 dari 25 anggota Panja RUU ASN komisi II DPR hadir dalam rapat tersebut.

 

Sedangkan dari pemerintah, hadir Menteri PANRB Azwar Abubakar, Wamen PANRB Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Kepala Lembaga Administyrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, serta pejabat dari Kementerian Keuangan.

Rapat dilaksanakan secara konsinyering pada tanggal 19 September, dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.  Hasilnya, sebanyak 162 usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemerintah yang bersifat tetap sesuai dengan rumusan DPR RI, disepakati tidak dilakukan perubahan. Namun bila terdapat perubahan substansi yang menyebabkan perubahan usulan DIM, maka dapat dilakukan perubahan sesuai yang disepakati dalam pembahasan RUU.

 

Terhadap 13 usulan DIM Pemerintah yang bersifat perubahan redaksional, disepakati untuk dibahas dalam Rapat timk perumus (Timus). Sedangkan terhadap 174 usulan DIM pemerintah yang bersifat perubahan substansi, disepakati mekanisme pembahasan dilakukan secara pasal per pasal.

 

Rapat panitia kerja RUU ASN tersebut tersebut juga menyimpulkan, terhadap 63 usulan DIM Pemerintah yang diusulkan untuk dihapus, disepakati DIM tersebut tidak dihapus. Namun bila terdapat perubahan substansi yang menyebabkan perubahan usulan DIM, maka dilakukan perubahan sesuai dengan yang disepakati dalam pembahasan RUU.

 

Terhadap 68 usulan DIM Pemerintah yang bersifat penambahan substansi atau rumusan, rapat menyepakati mekanisme pembahasan dilakukan secara pasal per pasal. “Rapat panja pada tanggal 20 September juga telah melakukan pembahasan RUU dengan mekanisme secara pasal per pasal,” ujar Agun Gunandjar, seperti disampaikan dalam laporan singkat Panja RUU ASN yang diterima redaksi, Senin (23/09). (bby/HUMAS MENPANRB)

Formasi PNS

formasi Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Analisis Kebutuhan Pegawai
Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar/faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan:

1. Jenis pekerjaan,
2. Sifat pekerjaan,
3. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu,
4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan
5. Peralatan yang tersedia.

Jenis pekerjaan
Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain.

Sifat pekerjaan
Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula pekerjaan yang hams dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis dan para medis di rumah-rumah sakit pemerintah.

Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu
Analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu, adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dari masing-masing organisasi, misalnya berapa banyaknya pekerjaan pengetikan surat atau naskah lainnya yang harus dibuat oleh suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu, adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman.

Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan atau merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu, akan tetapi kalau pekerjaan membersihkan ruangan dan merawat pekarangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu.

Peralatan yang tersedia
Peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan rnutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya semakin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan.

Penetapan Formasi
Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Formasi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat
2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Formasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun anggaran yang bersangkutan, tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam menetapkan formasi untuk setiap tahun anggaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (bezetting) yang ada,
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat,
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, dan
4. Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan dan pendidikan/jurusannya.

Analisis Jabatan
Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi:

1. Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan,
2. Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu misalnya pendidikan tertentu,
3. Peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan

Kemampuan Keuangan Negara
Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi Pegawai Negeri Sipil. Walaupun penyusunan formasi telah sejauh mungkin ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai seperti diuraikan terdahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan negara masih terbatas, maka penyusunan formasi tetap harus didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia.

Formasi Pegawai Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dipekerjakan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (home staff) dan tenaga kerja warga negara setempat (local staff). Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri bagi instansi yang memiliki perwakilan di luar negeri harus memperhatikan pula pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.


Bahan Bacaan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tanggal 6 Mei 2004
4. Keputusan Presiden yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi yang bersangkutan.

Ingin Kejelasan Honorer, DPRD Musi Banyuasin Kunjungi BKN

Jakarta-Humas BKN, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin ketua DPRD H.Uzer Effendi MS melakukan konsultasi ke BKN, Kamis (19/9). Dalam konsultasi ini perwakilan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ingin mendapat kejelasan tentang pengangkatan honorer K.I di Kabupaten Musi Banyuasin. Konsultasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan Gunawan di Ruang Mawar Gedung I Lantai 1 BKN Pusat Jakarta.

Perwakilan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menginginkan kejelasan tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS, terutrama para pegawai honorer yang bekerja di bidang pendidikan. “Bagaimana kejelasan tentang pegawai honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi CPNS? Termasuk para guru honorer di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah mengabdikan demi kecerdasan generasi muda belum juga diangkat CPNS,” ungkap Uzer Effendi.

Menanggapi hal tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa Honorer K.I Kab. Musi Banyuasin termasuk daerah yang dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) dikarenakan jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria pada saat uji publik 549 orang. Berdasarkan data Tim ATT (Tim BPKP dan MenPAN-RB), Tumpak menyampaikan bahwa hasil ATT dari 549 orang honorer Kab. Muba sebanyak 513 diusulkan ke K.II, sementara 25 honorer termasuk MK Otorisasi, dan TMK tidak diproses sejumlah 5 orang. Sementara 6 orang lainnya yakni guru bantu nasional diusulkan MK K.I. Melati/Oka/Tmp.

Pencak Silat Masuk Pembelajaran Wajib Pesantren dan Madrasah

Banten (Pinmas) —- Seni beladiri Pencak Silat bagian dari unsur olahraga beladiri tradisional bangsa Indonesia. Namun sayangnya, semangat anak muda mempelajari silat semakin kalah dibandingkan seni beladiri luar. Inilah yang menjadi keprihatinan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali.
Menurut Menag, kultur silat tradisional yang mulai hilang di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal saat ini. Terutama setelah gempuran beladiri luar yang terus berkembang di tanah air. Karenanya, ia memiliki target dalam satu tahun kedepan, pencak silat sudah menjadi bagian dari pembelajaran wajib di madrasah dan pondok pesantren seluruh Indonesia.
“Dalam tradisi yang berkembang, pencak silat bukan hanya mengajarkan seni dan beladiri saja, namun juga penguatan akhlak anak didik,” ujarnya dalam acara peluncuran pencak silat sebagai pembelajaran di madrasah dan pondok pesantren di Serang Banten, Sabtu (21/9).
Dahulu, tambah Menag, santri yang ingin belajar pencak silat memiliki persyaratan agama yang ketat. Mereka dilarang keras melakukan kegiatan maksiat atau hal-hal yang dilarang agama, termasuk dilarang berlaku sombong. Ini menunjukkan pendidikan akhlak bagi setiap para pesilat. Karenanya, menurut dia, silat memiliki pendidikan akhlak yang tinggi, yang tidak ada diajarkan pada setiap beladiri dan olahraga lain saat ini.
Menurut Menag, disinilah pentingnya madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama, perlu menguatkan kembali pembelajaran silat.
“Saat ini baru madrasah dan pesantren di Banten saja yang sudah diwajibkan pembelajaran silat. Kita targetkan dalam satu tahun kedepan seluruh madrasah dan pesantren di Indonesia, silat sudah menjadi pembelajaran wajib,” imbuhnya.
Suryadharma berjanji, Kemenag menargetkan akan memasukkan anggaran pembelajaran silat ini dalam rencana keuangan pendidikan Islam di Kemenag tahun depan.
“Anggaran ini untuk menambah fasilitas pembelajaran silat di madrasah termasuk sarana dan guru silat,“katanya.
Dengan dianggarkannya, pembelajaran atau ekstrakulikuler silat ini, maka dalam waktu dekat akan semakin banyak atlet dari santri madrasah dan pondok pesantren di Indonesia. (amri amrullah/dm)

PANRB telah menerima 1.557 berkas pelamar CPNS via pos dan via online 17.619 orang

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerima 1.557 berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)yang dikirim via  pos, dari pelamar via online sebanyak 17.619 orang per hari Jumat ini (20/09), yang merupakan hari terakhir.

 

Dari jumlah itu, 11 berkas diantaranya dari  formasi khusus putra-putri Papua, dan 53 berkas untuk formasi khusus penyandang cacat tuna daksa. Namun berkas tersebut belum diverifikasi, sehingga jumlahnya dapat berkurang apabila setelah melalui pemeriksaan, ditemukan tidak memenuhi kriteria persyaratan.

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian PANRB Oto Kuswandaru menyatakan, ada beberapa berkas data yang tidak valid, termasuk berkas milik pelamar CPNS dari Papua dan tuna daksa. “Namun untuk pelamar formasi khusus yang lulus verifikasi akan mendapat pertimbangan dan penanganan tersendiri,sesuai kebijakan Kementerian PANRB,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (20/09).

 

Panitia seleksi CPNS Kementerian PANRB juga menemukan banyaknya pelamar yang mengirimkan email-email yang tidak berkaitan dengan prosedur administrasi.Terhadap pelamar itu, tidak memenuhi kualifikasi, sehingga kemungkinan besar tidak akan lolos seleksi administrasi. “Panitia memanfaatkan jaringan online untuk menghindari terjadinya face to face, yang memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tambah Otok yang juga Kepala Biro Umum dan SDM ini.

 

Pendaftaran online di situs Kementerian PANRB ditutup per hari ini (20/09), dengan menampung jumlah pelamar via online sebesar 17.619 orang. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, dapat mengirim syarat administrasi melalui pos sampai batas waktu tanggal 23 September 2013. Setelah tanggal tersebut, berkas yang masih dikirim ke Kementerian PANRB dinyatakan gugur.

 

Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 25 September 2013 melalui sistus resmi Kementerian PANRB, sekaligus mendapatkan Surat pengambilan Tanda Peserta Ujian yang diunduh dalam situs tersebut, dan dapat diambil tanggal 27-28 September 2013 di kantor Kementerian PANRB. Kemudian pelamar wajib mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) pada tanggal 29 September 2013. “Kami akan melaksanakan TKD dengan sistem computer assisted test (CAT),” imbuh Otok.(bby/HUMAS MENPANRB)

Terancam dipecat 2 PNS Sering Bolos

TASIKMALAYA, KOMPAS.com — Dua guru pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terancam dipecat karena beberapa tahun tak mengajar atau bekerja. Kendati bolos bertahun-tahun, kedua PNS itu masih menerima gaji setiap bulannya dari pemerintah setempat.

PNS itu berinisial Det, warga Kampung Singkup, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Det ini tak mengajar di SDN Tambakjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, sejak Oktober 2012.

Seorang lagi berinisial Tim, warga Dusun Nagrog, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tim bahkan tak mengajar di sekolah sejak empat tahun lalu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya HM Gozali mengatakan, kedua PNS malas ini diketahui berdasarkan laporan masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pihaknya telah melaporkan keduanya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya.

"Tugas kami hanya menyampaikan laporan tersebut. Adapun langkah penindakan selanjutnya menjadi kewenangan pihak BKPLD. Sanksi terberat, keduanya akan dipecat," terang Gozali, Kamis (19/9/2013).

Sementara itu, Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Mukhsin membenarkan telah menerima berkas laporan dari Satpol PP terkait dua guru PNS yang selama beberapa tahun bolos kerja. "Berkas penindakan kedua PNS sedang diproses pihak inspektorat," ungkapnya.

Menteri PANRB Akan Mundur Kalau Ikutan Main Penerimaan CPNS

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan akan menggaransi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “saya berjanji kasih garansi untuk penerimaan CPNS besok, kalau ada yang menemukan praktek seperti ini langsung tangkap dan kalau sampai saya kedapatan main didalamnya, sekarang juga saya akan mundur dan saya berurusan dengan polisi,” tegasnya saat diwawancara media di kantor Kementerian PANRB (19/09). 

Azwar juga menegaskan akan bersungguh-sungguh membenahi pemerintahan lewat penerimaan CPNS tahun ini. “mulai tahun ini penerimaan CPNS bersih dari yang namanya calo, saya bersungguh-sungguh akan membenahi pemerintahan, karena ini bukan lagi ajang plitik apalagi pencitraan,”sergahnya.

Perubahan penerimaan CPNS sudah dimulai pada tahun lalu, dan pada tahun ini Kementerian PANRB tidak akan toleransi untuk orang yang bermain-main dalam penerimaan CPNS. Azwar mengungkapkan kalau tes CPNS benar-benar bersih dari unsur KKN karena ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. “kita ingin seleksi CPNS mendapatkan putra putrid terbaik bangsa untuk menjadi pns berdasarkan keadilan, jadi seperti orang masuk kampus tes di universitas, ada 1000 yang mendaftar dan hanya 100 yang bisa masuk universitas tersebut, akan tetapi tidak ada yang protes, karena prosesnya jujur dan adil, sama halnya penerimaan CPNS saat ini,” ujarnya. 

Untuk membuat suatu perubahan khususnya penerimaan CPNS caranya tidak mudah, perlu perencanaan yang matang. Dari pembuatan soal, mencetak sampai mendistribusikan soal perlu diawasi dengan cermat. Hal inilah yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian PANRB, butuh kerja sama dengan berbagai pihak.Kementerian PANRB telah menggandeng beberapa institusi terkait untuk mensukseskan penerimaan CPNS tahun ini, antaralain ada Lembaga Sandi Negara, Kepolisian, jajaran kampus, BPPT, BKN, ICW, dan Ombudsman.  

Azwar mengatakan Dengan sistem yang baru ini untuk perekrutan CPNS sudah tidak lagi bisa membuat org bermain didalamnya. “Apalagi calo, saya sendiri saja tidak bisa,” cletuknya sembari tertawa. “jadi kalo ada yg inin mendaftar sebagai CPNS ya harus belajar baik-baik,”imbuhnya. 

Menteri PANRB mengatakan perubahanbaru saja di mulai, “saya rasa kita harus siap menghadapi perubahan, masyakat juga harus ikut mengawasi, kalo memang terbukti masih ada calo, dan calonya PNS maka langsung kita pecat, kalo bukan PNS langsung polisi” tegasnya. 

Azwar pecaya penerimaan CPNS dengan sistem yang baru ini bisa mengubah Indonesia menuju Negara yang lebih baik lagi. “Kita harus percaya bahwa Indonesia ini bisa berubah, peneriman CPNS yang baru ini juga akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Sama saja kalo kita menanam pohon, kalo bibitnya tidak bagus, banyak virusnya, pohon tersebut juga tidak bisa tumbuh sempurna,”imbuhnya.

Ada tiga perubahan baru yang saat ini terus digodog oleh Kementerian PANRB. Yang pertama promosi jabatan secara terbuka baik ditingkat pusat maupun daerah. Yang kedua penerimaan CPNS yang jujur dan adil, dan yang ketiga adalah pelayanan masyarakat berbasis teknologi. (cry/HUMASMENPAN)

Honorer K.II Tidak Lolos Seleksi Terancam Diberhentikan

akarta – Humas BKN, Kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai honorer K.II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam dua tahun ini masih terus menjadi pembahasan penting. Bahkan berita terbaru dilansir Surat Kabar Harian Kompas, Rabu (18/9) pada Hal: 4 bahwa sekitar 420.000 pegawai honorer K II yang tidak lolos seleksi terancam akan berakhir masa kerjanya atau dengan kata lain diberhentikan.

Berita Kompas tersebut didasari penjelasan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto terkait kebijakan K.II. Tasdik mengungkapkan bahwa pengangkatan honorer K II akan dilakukan dalam dua tahun periode, yakni sekitar 109.000 honorer K.II di tahun 2013 dan sekitar 100.000 lagi pada 2014. Lebih lanjut Tasdik menyampaikan bahwa honorer K II itu baru akan diangkat bila sudah memenuhi persyaratan mencapai passing grade tertentu dalam tes antar honorer.

Berdasarkan data pemerintah bahwa jumlah K.II yang ada saat ini seluruhnya terdapat sekitar  620.000 orang. Dari jumlah tersebut, jika dalam dua tahun akan di-CPNS-kan sejumlah 209.000,  itu berarti akan ada sekitar 420.000 honorer K II yang terancam diberhentikan. Namun demikian Tasdik menambahkan bahwa nasib honorer K II yang tidak lolos seleksi belum pasti, masih tergantung kepada kebijakan pemerintah Daerah. “Bila masih dibutuhkan, bisa saja tetap bekerja. Ke depannya bila Rancangan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, ada ketentuan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara temporer.” lanjut Tasdik. Sekretaris MenPAN-RB itu  juga menyebutkan bahwa rencananya tes seleksi honorer K II akan dilakukan bersamaan dengan tes CPNS regular yakni pada 3 November 2013.

Tahun Anggaran 2013 ini, terdapat sekitar 65.000 kursi PNS yang diperuntukkan bagi pelamar umum, dengan formasi 25.000 pada instansi pusat dan 40.000 pada instansi Daerah. Para pelamar calon PNS ini akan diseleksi melalui uji menggunakan lembar jawaban (LJK) dan computer assisted test (CAT-BKN). (Indah/SuBa)

Formasi CPNS Pusat dan Daerah 2013

Daftar Instansi Pusat Yang Merekrut CPNS 2013
Daftar Instansi Daerah Yang Merekrut CPNS 2013

Pers Harus Mengawal Penerimaan CPNS 2013

Bali – (17/9). Asdep Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Imanuddin mengatakan Kementerian PANRB telah menetapkan kebijakan reformasi di bidang pengadaan CPNS tahun 2013 ini antara lain melaksanakan  transparansi dalam penerimaan cpns,  namun celah potensi terjadinya penyimpangan kemungkinan ada dan hal tersebut telah diantisipasi oleh Panitia Seleksi Nasional. Ini pentingnya pengawasan masyarakat, terutama  kalangan pers, demikian dikatakan pada acara Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa, yang dilaksanakan oleh JPIP di hotel Sanur Paradise Bali, 17 Sepmber 2013,

Dikatakan untuk penerimaan CPNS tahun ini Kementerian PANRB sudah membangun  sinergitas, mempersempit potensi celah penyimpangan dan kecurangan seperti dengan menggandeng  10 perguruan tinggi (konsorsium), BPKP, Sandi Negara dan Kepolisian, bahkan ICW. Nah titik-titik lemah perlunya peran media untuk ikut mengawal, ujar Imanuddin.

Pada bagian lain  menanggapi pertanyaan Fatur dari Mataram Post tentang  reformasi birokrasi di daerah belum nampak, yang terjadi reformulasi birokrat, karena begitu terjadi pilkda, terjadi mutasi besar-besaran, dan ini  terjadi di berbagai daerah.

Dikatakan Imanuddin, saat ini UU Kepegawaian kita sulit memberikan sanksi kepada Kepala Daerah, karena mereka adalah pejabat politik, termasuk kesulitan dalam membatalkan keputusan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal dukung mendukung realitanya memang PNS dalam pilkada menjadi buah simalakama, kalau kita mendukung salah satu calon, begitu calonnya tidak menang, maka musibah akan didapat. Sebaliknya kalau netral pun dianggap tidak mendukung.

Lebih lanjut Imanuddin mengatakan memang memprihatinkan, undang undang kepegawaian kita belum mampu memproteksi , karena bupati atau walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat/ PNS.  Untuk itu perlunya segera perubahan  yang mengatur masalah ini. Saat ini Kementerian PANRB bersama DPR sedang membahas  tentang RUU ASN dan RUU Adpem.  Bila dua peraturan itu sudah diundangkan, hal hal semacam itu akan bisa diata. Karena didalam konsep RUUASN antara lain mengatur adanya Komisi ASN yang bisa membatalkan keputusan yang merugikan para Birokrat.(swd/HUMAS MENPANRB)

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1804-pers-harus-mengawal-penerimaan-cpns-2013

Luncuran K-1 ke K-2 Selesai Sebelum 3 November

JAKARTA – Kementerian PANRB memastikan, sebelum pelaksanaan tes bagi tenaga honorer kategori 2 (K-2) tanggal 3 November 2013, persoalan tenaga honorer kategori 1 (K-1) sudah  tuntas. Dengan demikian, honorer K-1 yang meluncur ke K-2 dapat mengikuti test kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) pada waktu yang ditetapkan.

 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto dalam jumpa pers di Media Center Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (17/09). “Memang sampai saat ini belum tuntas, karena masih dalam proses di Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya. Namun, lanjut Tasdik, saat ini BKN sudah menyampaikan data-datanya ke daerah, untuk memastikan kebenaran datanya.

 

Diakui, sudah ada sekitar 29 ribu tenaga honorer K-1 yang sudah turun Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya, sedangkan yang masih dalam proses masih sekitar 22 ribu lebih. “Kami memerlukan ketelitian untuk memastikan apakah mereka berhak diangkat menjadi CPNS atau tidak. Kalau benar-benar berhak, pemerintah akan mengangkat, tapi kalau tidak memenuhi syarat, akan diluncurkan ke K-2 untuk ikut tes tanggal 3 November,” tambahnya;

 

Tes bagi honorer K-2 dilakukan dengan menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK), bersamaan waktunya dengan tes dari pelamar umum. “Tetapi soalnya tentu berbeda. Honorer akan berkompetisi diantara honorer itu sendiri, tidak bersaing dengan pelamar umum,” imbuh Tasdik.

 

Dari sekitar 620 ribu honorer K-2, nanti akan diambil sekitar 30 persen  yang pengangkatannya dilakukan tahun 2013 dan 2014. “Tetapi kalau yang memenuhi passing grade kurang dari 30 persen, tentu tidak akan dipaksakan memenuhi jumlah tersebut,” tambah Sesmen.

 

Adapun yang tidak memenuhi  passing grade, alternatifnya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), seperti diamanatkan oleh RUU ASN. Namun itu tergantung dari pimpinan instansi, apakah mereka masih dibutuhkan oleh organisasi atau tidak. Tetapi yang pasti, nantinya tidak ada lagi honorer lagi, karena hubungan kerjanya bersifat kontrak. (ags/HUMAS MENPANRB)

Perlu Seminggu Bikin SKCK, Tahun Depan Buat SKCK Bisa Online

JAKARTA – Informasi dari berbagai media yang memberitakan terjadinya antrean panjang dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di sejumlah Polres mendorong Menteri PANRB Azwar Abubakar melakukan kunjungan mendadak ke Polres Metro Jakarta Barat, Senin (09/09).

 

Benar saja, di Polres ini  begitu banyak pembuat SKCK sebagai syarat dalam melamar CPNS, seiring banyaknya instansi pemerintah yang membuka lowongan CPNS tahun ini. Menteri yang didampingi Deputi Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono berdialog langsung dengan para pembuat SKCK.

 

Dari dialog tersebut, Menteri mendapat gambaran bahwa pembuatan SKCK di Polres Jakarta Barat dapat selesai sehari, karena banyaknya yang antre. “Setiap musim penerimaan CPNS, antrean cukup banyak. Sehari antara 300 – 500 orang,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Fadil Imran.

Namun, lanjutnya, pada hari-hari biasa, SKCK selesai satu jam. Menurut Fadil, selaion musim penerimaan CPNS, antrean banyak juga terjadi saat ada penerimaan polisi.

 

Melihat kenyataan itu, Menteri mengatakan agar pembuatan SKCK dilakukan secara online. “Dalam e-KTP kan sudah ada sidik jari, tinggal sinkrionisasi. Jadi pencari SKCK bisa mengajukan permohonan SKCK melalui internet, kemudian mencetak sendiri,” ujarnya.

 

Menanggapi hal itu Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan sangat setuju, dan mendukung  gagasan Menteri PANRB itu. Proses pembuatan SKCK secara online dapat dilakukan dengan memanfaatkan database sidik jari yang sudah ada pada e-KTP, sehingga memudahkan para pemohon.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB mengapresiasi Polres Metro Jakarta Barat yang telah menampilkan syarat dan proses pembuatan SKCK. "Cuma kurang kotak pengaduan dan nomor antrean," ujarnya.

 

Kepada calon pelamar CPNS, Azwar Abubakar juga menegaskan bahwa seleksi CPNS tahun ini dilakukan secara fair, transparan, obyektif, adil, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya sepeser pun. “Jangan percaya dan jangan diladeni, kalau ada oknum yang megaku bisa meloloskan menjadi CPNS, apalagi  dengan imbalan sejumlah uang. Kalau menemukan hal seperti itu, laporkan. Kami akan tindak tegas,” tegas Menteri.

 

Ditambahkan, untuk bisa lulus menjadi CPNS harus melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). Untuk TKD, lanjutnya, ada tiga materi yang harus dipelajari, yakni karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan. “Pelajari tiga hal itu kalau mau lulus TKD,” imbuhnya. (sgt/HUMAS MENPANRB)

Kemdikbud Buka Lowongan CPNS untuk 2.617 Formasi di PTN dan 566 Formasi di Unit Utama dan UPT

Jakarta --- Pengumuman pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dipublikasikan hari ini, 16 September 2013. Pendaftaran CPNS akan dilakukan secara daring (dalam jaringan/online), melalui laman https://cpns.kemdikbud.go.id ,mulai 23 September hingga 7 Oktober 2013. Pendaftaran dibuka bagi pelamar umum untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri sebanyak 2.617 formasi, dan tenaga kependidikan di Unit Utama Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud sebanyak 566 formasi.

Untuk mendaftar secara daring, pelamar harus memiliki alamat email aktif selama proses seleksi. Proses seleksi akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu seleksi administrasi; Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan tes Karakteristik Pribadi; dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan cakupan materi yang ditentukan oleh masing-masing unit kerja. Pelamar tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan CPNS Kemdikbud.

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 18-35 tahun pada tanggal 1 Desember 2013, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berkas-berkas yang harus dikirim usai mendaftar secara daring diantaranya fotokopi KTP print out asli bukti registrasi pendaftaran CPNS daring yang telah ditandatangani pelamar, surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan fotokopi ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilamar. Batas akhir pengiriman berkas lamaran adalah 7 Oktober 2013 (stempel pos).

Usai berkas lamaran dikirimkan, pelamar dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi pada 16 Oktober 2013. Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mengunduh dan mencetak kartu peserta mulai 23 Oktober hingga 2 November 2013. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan dilaksanakan pada 3 November 2013, dan hasilnya akan diumumkan pada minggu pertama Desember 2013. Sedangkan untuk Tes Kompetensi Bidang akan ditetapkan oleh unit kerja masing-masing. Pengumuman final kelulusan seleksi CPNS Kemdikbud akan diumumkan pada minggu ke-3 Desember 2013. (DM)

HAJAT akbar seleksi CPNS tahun 2013

HAJAT  akbar seleksi CPNS tahun 2013 yang ditunggu-tunggu masyarakat segera digelar. Mulai tanggal 2 September 2013, sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Sebanyak 339 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat.

Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013. “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja.  Pada hari yang sama juga digelar TKD dengan sistem lembar jawaban komputer  (LJK) untuk memperebutkan kursi CPNS dari jalur pelamar umum.

Selain seleksi CPNS dari honorer K2 dan jalur pelamar umum, tahun ini ada tiga skema seleksi CPNS lain, yakni formasi khusus untuk dokter,  seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi CPNS calon siswa ikatan dinas. Selain itu ada juga afirmasi untuk kaum disable, putera-puteri terbaik Papua, serta bagi atlet berperestasi untuk menjadi PNS.

Untuk TKD, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Seleksi CPNS menyiapkan tiga tipe/kelompok  soal tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 – D3/sarjana muda), dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Penyusunan soal TKD dilakukan Panselnas dibantu oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB, disusun oleh instansi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi umum oleh BKN, dan seterusnya.

Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Pengumuman hasil tes, baik TKD maupun TKB juga akan dilakukan oleh Menteri PANRB,” tambahnya.

Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun, bila jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua. Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memperhatikan persentase belanja pegawai dalam APBD,” katanya. (ags)

No.	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2	Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan HAM
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian ESDM
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Pekerjaan Umum
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Kementerian PANRB
26	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27	Kementerian Perumahan Rakyat
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29	Kementerian Sekretariat Negara
	Lembaga
30	Arsip Nasional RI (ANRI)
31	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34	Badan Pusat Statistik (BPS)
35	Badan Inteljen Negara (BIN)
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38	Badan Informasi Geospasial (BIG)
39	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46	Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah