Jakarta, Humas BKN – Agenda pelaksanaan tes CPNS bagi honorer K2 menjadi
bahasan Komisi A DPRD Kab. Majalengka dalam kunjungan kerja mereka ke
BKN pada Rabu (25/9). Ditanyakan juga mengenai “campur tangan” daerah
dalam pelaksanaan tes yang akan berlangsung nasional pada 3 November
2013 tersebut. Kabag Humas Tumpak Hutabarat menanggapi bahwa untuk
pelaksanaan tes CPNS kali ini murni perhelatan pusat. Master soal dibuat
oleh konsorsium PTN dan sudah diserahkan ke Kemenpan. Porsi daerah
hanya menyiapkan tempat dan mengumumkan hasil kelulusan.
Permasalahan mengenai besarnya anggaran
belanja pegawai Majalengka juga diingatkan oleh Tumpak sebagai bahan
pertimbangkan dalam pemberian formasi, baik K2 maupun jalur umum. Data
BKN mencatat belanja pegawai Majalengka mencapai 64.11%. Walaupun Anjab
dan ABK sudah dilakukan, tapi untuk mengabulkan harapan para wakil
rakyat yang meminta angka 1.127 CPNS sebagai pengganti pegawai yang
pensiun pada 2011-2013 bukanlah hal mudah. Jumlah tersebut dipastikan
akan semakin menambah beban belanja pegawai Majalengka.
Selain mengenai formasi, temu muka yang
berlangsung di ruang mawar BKN pusat juga mengangkat ihwal tentang
sekretaris desa. Dijelaskan Tumpak bahwa pengangkatan sekretaris desa
sebagai mana amanat PP 45 tahun 2005 telah selesai dilakukan. Bila
daerah membutuhkan sekretaris desa harus mengangkat dari PNS yang ada. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar