JAKARTA - Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar
Abubakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi II di Gedung Nusantara DPR
RI, Rabu (21/08). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Agun
Gunanjar Sudarsa tersebut membahas mengenai perkembangan pembahasan RUU
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di internal pemerintah.
Selain itu dilakukan pembahasan tindak
lanjut penyelesaian tenaga honorer kategori I dan kategori II, serta
pelaksanaan seleksi CPNS tenaga honorer kategori II. Selain itu, Menteri
PANRB juga melaporkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan
persiapan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013.
Pada kesempatan itu, Azwar Abubakar
menyampaikan strategi program percepatan reformasi birokrasi melalui
persiapan kerangka regulasi nasional dan sanitasi program/kegiatan pada
tingkat instansi K/L dan Pemda.
Hal ini bertujuan untuk menyikapi
kondisi birokrasi di Indonesia yang masih kurang ideal. Diantaranya
organisasi yang masih gemuk, peraturan perundang-undangan yang
overlapping, SDM Aparatur tidak kompeten, adanya tumpang tindih
kewenangan, pelayanan publik yang masih dinilai buruk, serta pola pikir (rule base) dan budaya kinerja yang belum terbangun.
Menteri juga menyampaikan rencana
aksi dan hasil dari penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan
jumlah dan distribusi PNS, pengembangan sistem seleksi CPNS dan promosi
secara terbuka. Kementerian PANRB juga berupaya meningkatkan
profesionalisasi PNS bagi setiap instansi negara, pengembangan sistem
pemerintahan elektronik (e-govt) yang terintegrasi.
Selain itu peningkatan kualitas
pelayanan publik, integritas akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan
kesejahteraan pegawai negeri, dan efisiensi belanja pegawai juga
menjadi fokus strategi reformasi birokrasi. Ditambahkan, perkembangan
kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang
akuntabilitas kinerjanya baik selalu naik persentasenya setiap tahun,
ujar Azwar Abubakar.Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa mengapresiasi
berbagai rencana aksi, gagasan, dan hasil yang sudah ada, dalam
mereformasi birokrasi. Komisi II mendukung sepenuhnya gerakan reformasi
birokrasi yang dimotori Kementerian PANRB, dengan tetap mengingatkan
segala konsekuensi yang mungkin akan timbul.
Namun dia berharap agar setiap program
garapan Kementerian PANRB lebih teliti lagi, dan melihat keadaan nyata
di lapangan. "Jangan hanya kata-kata indah di atas kertas," tukasnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar