“Jangan haramkan APBD untuk lembaga pendidikan agama,”katanya saat peresmian dan pelatakan batu pertama Gedung MTs Nurul Ikhlas Legok Widara Drangong Taktakan Serang, Banten, Senin (11/6).
Hadir dalam peresmian sekaligus peletakkan batu pertama itu, Direktur Madrasah Kemenag, Dedi Djubaedi, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, dan delegasi Pemda Banten. Tak ketinggalan, para tokoh agama dan masyarakat.
Status swasta yang dimiliki madrasah, sambung Menag, menjadikan lembaga ini murni di bawah manajerial pimpinan, biasanya kiai. Jika tidak didukung kemampuan berkomunikasi dan finansial, rasanya berat madrasah tertentu berkembang. “Ini tantangan kita semua,” katanya.
Apalagi kata Menag, alokasi APBN kini cukup besar untuk pendidikan, yakni 20 persen. Penting memperhatikan pula madrasah dan tidak menomorduakan lembaga itu. Perhatian instansi terkait ini penting agar para putra bangsa menikmati bangku sekolah. Menag meminta pula agar kesejahteraan
guru diperhatikan. Dia menyampaikan rasa prihatin ternyata masih ada guru berhonor Rp 600 ribu, pertahun. “Itupun dibayar berbarengan dengan THR hari raya,” ungkapnya.
Menag pun mengingatkan jajarannya, agar jajarannya turun ke bawah. Ini penting untuk melihat realita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dia tak ingin fenomena menyedihkan dunia pendidikan terus terulang. Dia menyebut peristiwa ambruknya madrasah di Lebak, Banten dulu terulang dan kisah Fatimah, gadis kecil asal Cirebon yang putus sekolah lalu bekerja sebagai pemecah batu dengan upah Rp6000 perhari.
Dia berkeyakinan, mestinya kenaikan pendapatan negara itu akan menambah besaran alokasi pendidikan dari 20 persen tersebut. Artinya, seyogianya tak ada lagi sekolah ambruk ataupun siswa yang tak bersekolah. “Pasti ada yang salah dari birokrasi, turunlah ke bawah,”pintanya. Acara ditutup dengan peletakkan batu pertama dan pementasan kesenian khas Banten, Debus. (nashihn)
