Sebagian Guru bingung mengenai tunjangan TPP yang hingga kini masih
belum cair alias macet, dan sebagian lainnya yaitu karena SK tunjangan
TPP sertifikasi guru belum keluar. Kami coba mencarikan
informasinya untuk bapak/ibu guru semuanya agar bisa menemukan info yang
relevan hingga mengetahui alasan TPP yang sebagian besar belum
dicairkan.
Dari permasalahan awal kemarin mengenai cek p2tkdikdas.kemdikbud.go.id pada situs http://p2tkdikdas.kemddikbud.go.id/ptk yang macet namun kini situs p2tkdikdas kemdikbud tersebud sudah bisa diakses hingga terkait hal SK Tunjangan TPP yang tidak kunjung keluar sehingga pencairan TPP menjadi macet.
Terkait dengan permalahan tersebut maka PGRI menggelar aksi dan berhasil melakukan udiensi dengan Kemdikbud bersama ratusan anggota PGRI bertemu Mendikbud Mohammad Nuh untuk memecahkan permasalahan masih banyak guru yang belum menerima TPP triwulan I 2013 yang seharusnya sudah dicairkan, dan ini juga kali pertama M. Nuh bersedia meladeni permintaan audiensi dari PGRI sejak tahun 2009 dimana beliau mulai menjabat sebagai Mendikbud.
Bila berdasarkan jadwal atau tanggal pengeluaran tunjangan TPP sebelumnya maka TPP untuk Januari, Februari, dan Maret lalu, dicairkan April ini sedangkan sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Juni namun pencairan dana TPP masih banyak yang belum keluar, sampai saat ini, belum ada satupun provinsi yang berani mengklaim menuntaskan pencairan TPP.
Hasil audiensi pun berakhir dengan janji penuntasan pembuatan SK Pencairan TPP dengan segera namun yang menjadi masalah adalah jumlah peneriman tunjangan TPP mencapai hingga 1,2 juta jiwa, melalui audiensi itu juga ketua PGRI meminta kepada Mendikbud untuk serius menyelesaikan masalah tunjangan TPP ini.
Penyebab lainnya adalah mengenai pengecekan data dapodik yang bermasalah, Pihak Kemendikbud mengklaim dapodik sudah menyasar 96,1 persen guru di seluruh Indonesia namun menurut temuan Organisasi PGRI di lapangan semua itu tidak benar sebagai contoh dapodik di Provinsi DKI Jakarta saja belum separo yang beres, nah jika Jakarta saja sebagai provinsi yang paling maju demikian, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya termasuk dalam daerah terpencil?
Dalam kesempatan itu juga Ketua PGRI meminta sistem dapodik untuk dihapus saja karena hanya menambah permasalahan baru, untuk tindak lanjut Mendikbud telah membentuk tim khusus guna menyelesaikan permasalah ini sedangkan untuk penghapusan data dapodik masih akan dikaji lebih dalam.
Dari permasalahan awal kemarin mengenai cek p2tkdikdas.kemdikbud.go.id pada situs http://p2tkdikdas.kemddikbud.go.id/ptk yang macet namun kini situs p2tkdikdas kemdikbud tersebud sudah bisa diakses hingga terkait hal SK Tunjangan TPP yang tidak kunjung keluar sehingga pencairan TPP menjadi macet.
Terkait dengan permalahan tersebut maka PGRI menggelar aksi dan berhasil melakukan udiensi dengan Kemdikbud bersama ratusan anggota PGRI bertemu Mendikbud Mohammad Nuh untuk memecahkan permasalahan masih banyak guru yang belum menerima TPP triwulan I 2013 yang seharusnya sudah dicairkan, dan ini juga kali pertama M. Nuh bersedia meladeni permintaan audiensi dari PGRI sejak tahun 2009 dimana beliau mulai menjabat sebagai Mendikbud.
Bila berdasarkan jadwal atau tanggal pengeluaran tunjangan TPP sebelumnya maka TPP untuk Januari, Februari, dan Maret lalu, dicairkan April ini sedangkan sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Juni namun pencairan dana TPP masih banyak yang belum keluar, sampai saat ini, belum ada satupun provinsi yang berani mengklaim menuntaskan pencairan TPP.
Sistem pencairan TPP pun mulai berubah tahun ini yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
- Pencairan TPP Guru PNS berjalan seperti biasa, yakni uang dari pemerintah pusat ditransfer ke pemkab atau pemkot,
- Pencairan TPP guru non-PNS, dicairkan langsung dari Kemendikbud ke guru.
Hasil audiensi pun berakhir dengan janji penuntasan pembuatan SK Pencairan TPP dengan segera namun yang menjadi masalah adalah jumlah peneriman tunjangan TPP mencapai hingga 1,2 juta jiwa, melalui audiensi itu juga ketua PGRI meminta kepada Mendikbud untuk serius menyelesaikan masalah tunjangan TPP ini.
Penyebab lainnya adalah mengenai pengecekan data dapodik yang bermasalah, Pihak Kemendikbud mengklaim dapodik sudah menyasar 96,1 persen guru di seluruh Indonesia namun menurut temuan Organisasi PGRI di lapangan semua itu tidak benar sebagai contoh dapodik di Provinsi DKI Jakarta saja belum separo yang beres, nah jika Jakarta saja sebagai provinsi yang paling maju demikian, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya termasuk dalam daerah terpencil?
Dalam kesempatan itu juga Ketua PGRI meminta sistem dapodik untuk dihapus saja karena hanya menambah permasalahan baru, untuk tindak lanjut Mendikbud telah membentuk tim khusus guna menyelesaikan permasalah ini sedangkan untuk penghapusan data dapodik masih akan dikaji lebih dalam.
