Siapa
saja boleh berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tentang seleksi
CPNS tahun 2013, baik yang sifatnya obyektif, miring, maupun yang
mengapresiasi. Namun pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan seleksi
CPNS yang bersih, obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, dan tidak
dipungut biaya.
Sekretaris Kementerian PANRb Tasdik
Kinanto menegaskan hal itu terkait dengan komentar dari sementara
kalangan yang menilai seleksi CPNS tahun 2013 ini masih rawan teradap
kecurangan. “Kami tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang berusaha
melakukan kecurangan dalam seleksi PNS, mulai dari hulu sampai hilir,”
ujarnya di sela-sela pemantauan tes CPNS di Jakarta, Minggu (03/11).
Dikatakan, pemerintah mengapresiasi
kepedulian sejumlah pihak yang peduli dan berpartisipasi dalam
pencegahan tindak kecurangan, baik melalui pantauan maupun cara-cara
lain. Pemerintah juga tidak menampik kemungkinan masih adanya
pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi upaya untuk
menciptakan seleksi CPNS yang bersih.
Tetapi faktanya, lanjut tasdik,
Kemenetrian PANRB, BPKP, BKN, Kepolisian RI, Lemsaneg, BPPT terus
menerus membangun sistem seleksi CPNS yang akuntabel, bersih, transparan
untuk memeproleh calon-calon PNS yang betul-betul berkualitas dan
sesuai kebutuhan organisasi. Bahkan Panselnas seleksi CPNS sejak tahun
2012 merangkul LSM di bawah koordiansi Indonesia Corruption Watch (ICW)
dan Ombudsman RI untuk turut mengawal pelaksanaan seleksi ini dengan
caranya masing-masing.
Dikatakan, Panselnas telah berkomitmen
dan bekerja keras, mulai dari penyusunan soal, pencetakan, distribusi,
juga proses pelaksanaan ujian, pengiriman hasil tes, sampai pengolahan
LJK, betul-betul akan dilakukan sesuai standar operating procedure(SOP)
yang sudah ditetapkan, agar tidak ada kecurangan-kecurangan. “Sistem
yang kita bangun, mulai dari hulu sampai proses pengolahan, tidak
memungkinkan terjadinya kecurangan itu,” ujarnya.
Tasdik juga mengatakan, keberhasilan
seleksi CPNS ini merupakan pertaruhan dalam reformasi birokrasi. Kalau
seleksi CPNS gagal, merupakan menjadikan sesuatu yang tidak kondusif
dalam melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan
dewasa ini. “Pak Menteri Azwar Abubakar dan seluruh jajarannya sudah
komit semua untuk memulai sesuatu yang benar. Ini merupakan titik awal,
dan harus berhasil,” tandasnya.
Diakui, memang ada pihak-pihak yang
berusaha, bahkan dengan bahasa-bahasa yang halus, misalnya minta tolong
dan lain-lain. “Saya katakan, silakan. Tetapi kami hanya bisa menolong
kalau peserta sudah belajar dengan seksama, mempersiapkan diri dengan
baik. Kalau hal itu sudah dilakukan, Insya Allah bisa lulus. Tetapi
tanpa itu, tak bisa. Kita ingin wujudkan zero tolerans,” ujar Tasdik
Kinanto yang juga Sekjen KORPRI ini.
Dia mengambil contoh, di lokasi pengolahan LJK, orang telpon saja tak bisa karena sudah di-jump.
Pengawasan juga berlapis, melibatkan berbagai unsur. Dalam proses ini
berbagai kendala-teknis harus dieliminir, dan jangan ada yang main
macam-macam, karena sistemnya tidak memungkinkan. Pengawasan dan
pengendaliannya yang sangat ketat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar