“Kita harus tahu malu kalau pelayanan
publik negara kita dinilai dunia masih kurang baik. Kita harus segera
berbenah,” tuturnya pada pembukaan rapat koordinasi layanan dasar
pelayanan publik di Kementerian PANRB, Kamis (07/11).
Menteri mengajak
kementerian/lembaga agar memberikan contoh yang kongkrit untuk
memperbaikipelayanan publiknya. “Dalam hal pelayanan publik kementerian
dan lembaga merupakan contoh bagi daerah.Karena itu kita harus
buktikan,” ujarnya.
Dia mengambil contoh pelayanan publik
di Kepolisian, yakni surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), yang
masih dijadikan syarat dalam melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS). “Kenapa pelamar CPNS harus menyerahkan SKCK? Apakah itu
penting?” sergahnya.
Menurut Azwar Abubakar, hal itu tidak
terlalu penting, malah menambah keruwetan proses
pelamaran.Mestinya dibalik saja, kalau mereka sudah diterima
menjadi CPNS, barulah melengkapi persyaratan itu. Untuk
membuat SKCK, nantinya juga harus online, supaya lebih efisien dan efektif.
Untuk pelayanan kesehatan, Puskesmas merupakan
unit terpenting, karena tempatnya ada di desa-desa. Setiap Puskesmas
minimal harus ada satu orang dokter. “Tolong beri tahu
saya, pedesaan yangPuskesmasnya belum ada dokter, berapa yang belum
PNS. Bukan puskes namanya, kalau tidak ada dokter,” sergahnya.
Menteri juga menyinggung masalah
pendidikan, yang dinilainya sifatnya urgen, karena ini anak masalah
bangsa. “Kalau negara mengeluarkan dana tigaratus triliun, tapi tidak
bisa menyediakan guru SD yang ada di desa, itu dzolim” ucapnya.
Harapan anak – anak yang ada
di pedesaan adalah bisa menjadi pintar dan tidak dibodohi lagi. “Kalau
bupati tidak bisa urus pendidikan yang ada di daerahnya,
copot jengkolnya,” tutur dia lagi.
Sebagai gambaran diungkapkan, jika
guru megajar enam kelas setiap hari, mustahil para murid bisa
melaksanakan ujian dengan. Apa namanya kalau pelayanan dasar saja tidak
bisa kita urus.
Pelayanan publik merupakan ujung dari
reformasi birokrasi. Di bagian hulu, juga perlu dilakukan audit
kelembagaan, agar tidak kegemukan. “Lembaga seharusnya membuat input
menjadi outcome. Tetapi yang terjadi saat ini, yang dicari bukan outcomenya, tapi income,” tandas Azwar.
Selain kelembagaan, perijinan
juga diaudit, karena terlalu berbelit-belit. Investor yang seharusnya
dengan mudah masuk, terkadang enggan mengurus perijinan, dan lebih
memilih berinvestasi ke negara lainnya, lantaran hal sepele yang bisa
merugikan negara.
Menteri PANRB mengajak para peserta
rakor agar memperbanyak titik-titik pelayanan yang dibutuhkan
masyarakat. ”Jika ada sebatang pohon yang berat sekali di situ, masa
tidak bisa dipindahkan. Kita ajak sepuluh orang untuk angkat
sama-sama, pasti bisa kita angkat. Kebersamaan itulah yang kita gali,”
imbuhAzwar beranalogi. (cry/HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar