Bogor (Pinmas) – Menteri Agama Suryadharma
Ali meminta seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan problem
miskinnya data kelembagaan pendidikan di lingkungan kementerian yang
dipimpinnya sehingga upaya peningkatan kualitas bagi penyelenggaraan
program pendidikan bisa dimaksimal.
“Kita miskin data,” kata Menag ketika memberi pengarahan pada Rapat Kerja (Raker) Tahun 2013 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, di Royal Safari Garden Resort, Jalan Raya Puncak, Bogor, Kamis (25/07) malam.
Raker yang akan berlangsung selama tiga hari ini diikuti 278 peserta yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, dan pejabat struktural Kanwil Kemenag DKI Jakarta.
Menag memberikan penekanan secara khusus kepada program penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, anggaran di Direktorat Pendidikan Agama Islam (Pendis) demikian besar tetapi belum terkelola dengan baik hingga belum bisa memberi manfaat luas dan menarik perhatian masyarakat, juga media massa.
“Anggaran di Ditjen Pendis mencapai Rp43 triliun. Sementara di ditjen lain, seperti Bimas Islam, sangat kecil,” terang Menag.
Karena itu, Menag meminta agar penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama mendapat perhatian serius. “Data harus lengkap dan akurat, jangan sampai tidak diketahui berapa jumlah ruang kelas siswa yang rusak, madrasah mana yang rusak, dimana lokasinya, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran,” tegas Menag mengingatkan.
“Selama ini sulit diketahui. Sebabnya, karena kita miskin data,” imbuh Menag.
Masalah miskin data ini, lanjut Menag, berlanjut pada mekanisme kerja serabutan dan hanya mementingkan besarnya anggaran. Itu bisa terlihat misalnya, kata Menag, dari kasus bantuan komputer pada madrasah yang tidak mampu mengoperasionalkannya karena terkendala masalah listrik. “Kalau memberi bantuan komputer pada madarasah yang tidak ada mampu
Mengoperasikannya, komputer pun disimpan, hanya teronggok di atas meja dipenuhi debu,” kata Menag.
Ada juga program pengiriman buku kepada madrasah yang tidak memintanya. Ini sangat mencolok. “Kapan gue minta,” kata Menag dengan logat Betawi dan disambut tawa hadirin.
Menag sekali lagi meminta agar penyelenggaraan pendidikan mendapat perhatian besar. Sebab, kualitas umat di masa depan tergantung pada pendidikannya. Seluruh warga di Indonesia, termasuk di Jakarta, berhak mendapat pendidikan.
Selain masalah data, Menag meminta agar pemberian bea siswa bagi anak miskin harus dilanjutkan. Demikian pula mengenai tunjangan profesi bagi guru. “Perhatian pemerintah demikian besar, sampai-sampai “kedodoran” utang Rp1,9 triliun,” kata Menag.
“Diharapkan dana tersebut sudah terbayar pada 2014,” tambahnya.
Selain masalah pendidikan, Menag juga menyoroti masalah haji dan kerukunan antarumat beragama. “Untuk haji, kita banyak mengalami kemajuan meski banyak pihak masih
menyoroti dengan pandangan miring,” kata Menag.
Namun, meski mengalami kemajuan dari sisi penerbangan, pengelolaan dana haji, pemondokan dan catering, Menag berharap jajarannya untuk tidak berpuas diri. Pengelolaan dana haji beberapa waktu lalu mendapat sorotan publik. Itu terkait masih banyaknya pihak mempertanyakan dana yang disetor ke rekening menteri, terutama dana yang mengendap beberapa tahun.
Padahal, lanjut Menag, jika dilihat dari ketentuan perundangan yang berlaku dana yang disetor dikembalikan lagi kepada jamaah dalam bentuk untuk peningkatan kualitas jamaah seperti transportasi, pemondokan, dan katering. Bila dana yang mengendap dihitung bunganya, hal itu sama saja dengan menyetor dana ke bank konvensional.
“Dana yang disetor ke rekening menteri diperuntukan untuk dana haji dan diatur undang-undang. Jika ingin nabung, bisa ke bank konvensional,” Menag menjelaskan.
Terkait dengan penilaian kemajuan yang telah dicapai, Menag menjelaskan bahwa itu tidak
dilakukan oleh Ditjen PHU. “Penilaian sepenuhnya dilakukan dari pihak luar, seperti
Badan Pusat Statistik (BPS). Progresnya menggembirakan, tapi ada penurunan kualitas layanan pada sisi angkutan pada 2012 lalu,” kata Menag.
“Selain itu, ada juga lembaga luar negeri di London, memberi penilaian bahwa manajemen penyelenggaraan haji Indonesia dinilai terbaik di dunia,” kata Menag.
Terkait persoalan kerukunan, Menag meminta agar semua pihak ikut terlibat aktif. Menurutnya, kerukunan harus terus menerus dipelihara. Kewaspadaan harus ditingkatkan, karena kerukunan sifatnya dinamis. Satu saat tenang, ke depan bisa berubah. “Setiap percikan yang muncul harus segera dipadamkan,” kata Menag mengingatkan.
Menag menegaskan bahwa di tengah masyarakat, tidak ada yang bebas dari konflik. Tapi, sekecil apa pun itu, tidak boleh dikompori. “Indonesia sudah pada trek yang benar dalam kerukunan antarumat beragama,” tegas Menag. (ess)
“Kita miskin data,” kata Menag ketika memberi pengarahan pada Rapat Kerja (Raker) Tahun 2013 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, di Royal Safari Garden Resort, Jalan Raya Puncak, Bogor, Kamis (25/07) malam.
Raker yang akan berlangsung selama tiga hari ini diikuti 278 peserta yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, dan pejabat struktural Kanwil Kemenag DKI Jakarta.
Menag memberikan penekanan secara khusus kepada program penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, anggaran di Direktorat Pendidikan Agama Islam (Pendis) demikian besar tetapi belum terkelola dengan baik hingga belum bisa memberi manfaat luas dan menarik perhatian masyarakat, juga media massa.
“Anggaran di Ditjen Pendis mencapai Rp43 triliun. Sementara di ditjen lain, seperti Bimas Islam, sangat kecil,” terang Menag.
Karena itu, Menag meminta agar penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama mendapat perhatian serius. “Data harus lengkap dan akurat, jangan sampai tidak diketahui berapa jumlah ruang kelas siswa yang rusak, madrasah mana yang rusak, dimana lokasinya, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran,” tegas Menag mengingatkan.
“Selama ini sulit diketahui. Sebabnya, karena kita miskin data,” imbuh Menag.
Masalah miskin data ini, lanjut Menag, berlanjut pada mekanisme kerja serabutan dan hanya mementingkan besarnya anggaran. Itu bisa terlihat misalnya, kata Menag, dari kasus bantuan komputer pada madrasah yang tidak mampu mengoperasionalkannya karena terkendala masalah listrik. “Kalau memberi bantuan komputer pada madarasah yang tidak ada mampu
Mengoperasikannya, komputer pun disimpan, hanya teronggok di atas meja dipenuhi debu,” kata Menag.
Ada juga program pengiriman buku kepada madrasah yang tidak memintanya. Ini sangat mencolok. “Kapan gue minta,” kata Menag dengan logat Betawi dan disambut tawa hadirin.
Menag sekali lagi meminta agar penyelenggaraan pendidikan mendapat perhatian besar. Sebab, kualitas umat di masa depan tergantung pada pendidikannya. Seluruh warga di Indonesia, termasuk di Jakarta, berhak mendapat pendidikan.
Selain masalah data, Menag meminta agar pemberian bea siswa bagi anak miskin harus dilanjutkan. Demikian pula mengenai tunjangan profesi bagi guru. “Perhatian pemerintah demikian besar, sampai-sampai “kedodoran” utang Rp1,9 triliun,” kata Menag.
“Diharapkan dana tersebut sudah terbayar pada 2014,” tambahnya.
Selain masalah pendidikan, Menag juga menyoroti masalah haji dan kerukunan antarumat beragama. “Untuk haji, kita banyak mengalami kemajuan meski banyak pihak masih
menyoroti dengan pandangan miring,” kata Menag.
Namun, meski mengalami kemajuan dari sisi penerbangan, pengelolaan dana haji, pemondokan dan catering, Menag berharap jajarannya untuk tidak berpuas diri. Pengelolaan dana haji beberapa waktu lalu mendapat sorotan publik. Itu terkait masih banyaknya pihak mempertanyakan dana yang disetor ke rekening menteri, terutama dana yang mengendap beberapa tahun.
Padahal, lanjut Menag, jika dilihat dari ketentuan perundangan yang berlaku dana yang disetor dikembalikan lagi kepada jamaah dalam bentuk untuk peningkatan kualitas jamaah seperti transportasi, pemondokan, dan katering. Bila dana yang mengendap dihitung bunganya, hal itu sama saja dengan menyetor dana ke bank konvensional.
“Dana yang disetor ke rekening menteri diperuntukan untuk dana haji dan diatur undang-undang. Jika ingin nabung, bisa ke bank konvensional,” Menag menjelaskan.
Terkait dengan penilaian kemajuan yang telah dicapai, Menag menjelaskan bahwa itu tidak
dilakukan oleh Ditjen PHU. “Penilaian sepenuhnya dilakukan dari pihak luar, seperti
Badan Pusat Statistik (BPS). Progresnya menggembirakan, tapi ada penurunan kualitas layanan pada sisi angkutan pada 2012 lalu,” kata Menag.
“Selain itu, ada juga lembaga luar negeri di London, memberi penilaian bahwa manajemen penyelenggaraan haji Indonesia dinilai terbaik di dunia,” kata Menag.
Terkait persoalan kerukunan, Menag meminta agar semua pihak ikut terlibat aktif. Menurutnya, kerukunan harus terus menerus dipelihara. Kewaspadaan harus ditingkatkan, karena kerukunan sifatnya dinamis. Satu saat tenang, ke depan bisa berubah. “Setiap percikan yang muncul harus segera dipadamkan,” kata Menag mengingatkan.
Menag menegaskan bahwa di tengah masyarakat, tidak ada yang bebas dari konflik. Tapi, sekecil apa pun itu, tidak boleh dikompori. “Indonesia sudah pada trek yang benar dalam kerukunan antarumat beragama,” tegas Menag. (ess)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar