Akurasi Data PNS Kemenag

Akurasi data PNS di lingkungan Kementeria Agama (Kemenag) merupakan hal yang penting dan subtansial. Dampak dari data PNS yang tidak akurat dapat dilihat pada saat pemerintah melakukan sensus PNS tahun 2003. Hingga sensus PNS yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) selesai, dan data seluruh PNS terkumpul, ditemukan lebih dari 200 ribu sampai 300 ribu data PNS yang tidak jelas dimana adanya, tapi dibayar gajinya.

“Bisa dibayangkan berapa uang Negara kita yang digunakan membayar yang tidak jelas datanya”, ujar Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Ph. D. ketika memberikan pengarahan dan sambutan pada kegiatan Konsinyasi Validasi Data PNS Kementerian Agama di Jakarta yang diselengarakan Biro Kepegawaian, Senin Malam (7/10).

Menurut Bahrul Hayat, hal tersebut terjadi karena tidak ada bangunan sistem yang menyatukan seluruhnya dalam waktu cepat, terketahui PNS seluruh Republik  ini di mana pun.

“Jadi bangsa ini sudah tahu alat yang diperlukan, teknologi yang canggih juga sudah tahu, banyak orang juga dididik dalam bidang ini, tapi untuk mengurus PNS, tidak ada sistem yang terintegrasi yang seluruh instansi pemerintah dapat mengaksesnya ke titik yang sama”, terang Sekjen.

Saat ini data PNS Kemenag mencapai 227.840 per 1 oktober 2013, mayoritas guru dan dosen, yang ada di kantor kurang lebih lebih 77 ribu pegawai yang akan memperoleh tunjangan remunerasi /kinerja. Untuk membayar tunjungan kinerja ini dibutuhkan anggaran 2,7 triliun untuk 60% dari standar Kementerian Keuangan.

Menurut Bahrul Hayat, data yang baik itu, setidak-tidaknya memiliki  4 ciri. Pertama, Akurat; Data yang akurat berkaitan dengan konsisten dan objektif. Kedua; Relevan. Relevan sesuai dengan yang diperlukan dan yang dibutuhkan informasinya, relevan untuk pengambilan kebijakan/keputusan. Ketiga; Lengkap, dalam teori informasi semakin lengkap semakin akan tepat keputusan itu diambil. Keempat, data harus tepat waktu. Data itu tidak ada gunanya walau sudah lengkap, akurat, relevan kalau tidak tepat waktu.

“Data yang tepat waktu  itu menjadi ciri informasi yang mahal”, ujar Sekjen.

Dengan 4 ciri data itu, menurut Sekjen sebetulnya sekarang ini bisa membangun (keempat) hal di atas dengan bantuan Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam sejarah peradaban berita di abad 20, aspek yang mengubah manusia  yang paling dahsyat adalah teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi .

Diakhir arahannya, Sekjen meminta seluruh peserta untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Kemenag pada seluruh bagian-bagian yang mengurusi kepegawaian. Meski teknologi yang digunakan belum sepenuhnya maksimal karena terkendala jaringan internet, hingga kesulitan mengakses sistem ini (Simpeg) dengan cepat khususnya di daerah Papua, Maluku Utara dan daerah lainnya.

Hadir pada acara tersebut Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi, pejabat Eselon III, dan IV di lingkungan Biro Kepegawaian. Peserta kegiatan ini berjumlah 245 orang berasal dari seluruh unit kerja Eselon I, Kanwil, PTAN, dan Balai. (dm)