SEMARANG - Tantangan dan
hambatan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat berat. Dasar dari
reformasi sendiri adalah melakukan perubahan yang mendasar bahkan
menyakitkan. Patut dipertanyakan kalau dalam reformasi birokrasi
suasananya nyaman-nyaman saja.
Demikian dikatakan Deputi Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur selaku Plt.Deputi bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M.Yusuf Ateh
pada pembukaan Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Regional 1 non pilot project di semarang, Rabu (11/9). "Jika reformasi biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja, itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Deputi hasil lelang jabatan di
Kementerian PANRB ini juga menambahkan, besar harapan selesai workshop
ini para peserta dapat membuat roadmap birokrasi "Kami berikan semua hal
mengenai road map reformasi birokrasi. Contoh dan contek saja konsepnya," imbuh Ateh.
Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan,
Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Teguh Widjinarko
mengungkapkan, workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman
kepada para pejabat pemerintah kabupaten dan kota atas kebijakan dan
pedoman-pedoman reformasi birokrasi, khususnya mengenai penyusunan
rencana aksi serta tata cara penyusunan road map reformasi birokrasi. "
Dengan cara ini diharapkan dapat memperlancar proses perencanaan,
implementasi dan evaluasi reformasi birokrasi pada pemerintah daerah,"
tuturnya.
Acara yang diselenggarakan selama 2 hari
ini (11-12) bertempat di Gumaya Tower Hotel Semarang dengan dihadiri
lebih dari 150 peserta dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota dari
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat. (sgt/HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar