"Para pejabat Kemenag mulai dari Sekjen
sampai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak memiliki komitmen bagi
peningkatan kualitas pendidikan Islam. Banyak saran dan masukan DPR yang
tidak didengar," kata Khatibul Umam Wiranu dalam siaran persnya, Kamis
(8/10).
Persoalan tersebut menurutnya menjadi
temuan pokok panitia kerja (Panja) Pendidikan Islam yang dibentuk oleh
komisi VIII sejak 15 Agustus lalu. Salah satu kekhawatirannya terhadap
pengelolaan Pendis secara asal-asalan, karena para pejabat Kemenag tidak
mampu membuat RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran/Kementerian Lembaga).
Padahal, RKA/KL itu adalah potret sesungguhnya apa yang akan dikerjakan
di tahun depan.
Selain itu, ketidakmampuan dirjen Pendis
dan sekjen Kemenag dalam mengurus pendidikan Islam, kata Khatibul,
terbukti nyata pada rapat konsinyering komisi VIII beberapa hari lalu,
yang terpaksa dihentikan karena mereka tidak bisa menyajikan RKA/KL.
"Padahal, dalam rapat kerja sebelumnya
juga sudah pernah terjadi ditutup tanpa kesimpulan akibat tidak adanya
rincian kegiatan yang diminta komisi VIII. Ada kesan bahwa program
kerja ditutup-tutupi. Tidak jelas apa alasannya sehingga mereka menutup
itu bahkan ke DPR yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran,"
ujarnya menyayangkan.
Diakuinya bahwa saat ini DPR tidak lagi
membahas anggaran sampai di satuan tiga/program kerja, namun putusan itu
bukan berarti DPR tidak boleh mengetahui apa saja yang akan dikerjakan
selama setahun ke depan.
Karena itu, pihaknya meminta Menteri
Agama mengganti atau setidaknya memberi peringatan keras kepada anak
buahnya untuk bekerja secara benar dalam pembahasan RKA/KL. Karena
jargon madrasah lebih baik, tidak tercermin dalam kerja para pejabat
Kemenag. (fat/jpnn)
Sikapi dengan Hati yang Ikhlas....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar