Deputi Bidang SDM Aparatur
Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, tenaga honorer kategori 2 yang telah
mengikuti tes awal November lalu, saat ini belum dinyatakan lulus atau
tidak lulus. “Semua pasti menginginkan hal yang sama, untuk lulus
seleksi CPNS, baik dari jalur umum maupun dari tenaga honorer kategori
dua,” ujarnya ketika menerima kunjungan DPRD Kota Ambon di Media Center
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB), Selasa (19/11).
Tetapi, semua harus mengikuti aturan
yang ada, dan harus mendasarkan diri pada kepentingan nasional. Kepada
pemerintah daerah, termasuk di dalamnya DPRD, Setiawan minta agar jeli
dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah
kerja masing-masing. “Pemda harus melihat komposisi dan kebutuhan
pegawai, harus sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja, harus ada
pemetaan jabatan, persentase belanja pegawai,” ujarnya.
Dikatakan, kebijakan CPNS bukan
perkara mudah, karena harus mempertimbangkan kondisi nasional.
Perencanaan belanja pegawai merupakan salah satu kriteria penting dalam
penentuan formasi. Seandainya belanja pegawai terlalu tinggi, publik
pasti tidak terima dengan porsi pelayanan yang sangat minimal.
Karena itu Kementerian PANRB mendorong
pejabat pemerintah daerah untuk memahami bersama permasalahan bangsa
ini. “Harus betul-betul arif menyikapinya, jangan bertolak pada satu
regional saja,” imbuhnya. (bby/HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar