Diklat PNS Minimal Setahun Sekali

“Lapor! Kesatuan Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, sejumlah enam puluh tujuh orang, siap memulai diskusi”

“Laksanakan!”

 

JAKARTA - Kalimat itu merupakan petikan dialog pembuka, berupa laporan  ketua kelas Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XIX, kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto, sesaat sebelum dimulainya diskusi bertema manajemen SDM aparatur di Jakarta, Senin (25/11). Peristiwa itu sedikit mengubah suasana di ruang Sriwijaya Kementerian PANRB.

 

Pagi itu, Kementerian PANRB memang kedatangan rombongan praja (mahasiswa) IPDN yang dipimpin oleh dosennya, Herry Yana Sutisna, mantan Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB.  

 

Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto sebagai pemimpin diskusi menjelaskan kepada para praja, bahwa pemerintah saat ini sedang berada di alam reformasi, atau alam perubahan. Perubahan dalam kehidupan tersebut mencakup aspek sosial, politik, hukum, keamanan, dan budaya. “Terutama reformasi birokrasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

 

Dikatakan, pemerintah adalah unsur pelaksana dari keputusan politik dalam satu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Presiden menugaskan Kementerian PANRB untuk melakukan tugas merumus kebijakan, mengkoordinasi, dan evaluasi monitoring terhadap suatu kebijakan.

 

Diakuinya, dalam menjalankan misi perubahan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kalau sudah aman dan nyaman sulit diajak berubah. “Ini menyangkut nasib 4,6 juta aparatur pemerintah yang harus mematuhi segala macam peraturan, tetapi di sisi lain harus cepat mengikuti perubahan dalam kehidupan yang berlangsung dinamis,” ujarnya.

 

Dalam konteks regional, lanjut Tasdik, perkembangan teknologi informasi maju pesat pada berbagai disiplin ilmu. Hal itu berpengaruh pada sikap, sifat, perilaku, dan pola pikir aparatur negara. “Pekerjaan reformasi birokrasi sangat berat karena berkaitan dengan mengubah mindset orang. Kalau hanya SOP masih mudah,” imbuhnya.

 

Tasdik Kinanto yang juga Sekjan KORPRI  ini menyampaikan agar para praja membiasakan bekerja fokus pada plan, do, check, action, yang merupakan pola manajemen kinerja yang paling sederhana. Selain itu, generasi muda juga diberi kesempatan untuk memanfaatkan pendidikan, agar menjadi birokrat yang lebih bagus lagi.

 

Persaingan yang kompetitif juga harus dibuka secara transparan. Semua PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan di mana pun, sepanjang memang pegawai itu memenuhi standar kompetensi. “Dari daerah bisa ke pusat, dan tidak ada lagi PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional atau struktural. Setiap jenis jabatan harus memiliki sistem pembinaan yang jelas untuk menunjang kariernya. Kalau tidak sesuai standar bisa batal demi hukum,” tegasnya.

 

Saat ini, Kementerian PANRB tengah bekerja keras menyusun standar-standar kompetensi jabatan. Minimal setahun sekali, pegawai  mendapat alokasi waktu untuk mengikuti diklat agar keterampilan berkembang. PNS harus menerima pelatihan teknis ataupun kepemimpinan. “Kalau pegawai sudah bekerja puluhan tahun tapi tidak bertambah ilmunya, akan menimbulkan pada kerugian negara yang luar biasa,” sergahnya.

 

Di samping itu, tambahnya, setiap diklat wajib mempunyai perencanaan, sehingga harus disusun dengan jelas. “Jadi anggaran tidak habis hanya untuk perjalanan dinas, tapi juga untuk diklat,” ujar Tasdik.(bby/HUMAS MENPANRB)