Bupati Tak Bisa Urus Pendidikan, Copot ‘Jengkol’-nya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menghimbau agar setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) segera memperbaiki sistem pelayanan publiknya.

 

“Kita harus tahu malu kalau pelayanan publik negara kita dinilai dunia masih kurang baik. Kita harus segera berbenah,” tuturnya pada pembukaan rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik di Kementerian PANRB, Kamis (07/11).

 

Menteri mengajak kementerian/lembaga agar memberikan contoh yang kongkrit  untuk memperbaikipelayanan publiknya. “Dalam hal pelayanan publik kementerian dan lembaga merupakan contoh bagi daerah.Karena itu kita harus buktikan,” ujarnya.

 

Dia mengambil contoh pelayanan publik di Kepolisian, yakni surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), yang masih dijadikan syarat dalam melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Kenapa pelamar CPNS harus menyerahkan SKCK? Apakah itu penting?” sergahnya.

 

Menurut Azwar Abubakar, hal itu tidak terlalu penting, malah menambah keruwetan proses pelamaran.Mestinya dibalik saja, kalau mereka sudah diterima menjadi CPNS, barulah melengkapi persyaratan itu. Untuk membuat SKCK, nantinya juga harus online, supaya lebih efisien dan efektif.

 

Untuk pelayanan kesehatan, Puskesmas merupakan unit terpenting, karena tempatnya ada di desa-desa. Setiap Puskesmas minimal harus ada satu orang dokter. “Tolong beri tahu saya, pedesaan yangPuskesmasnya belum ada dokter, berapa yang belum PNS. Bukan puskes namanya, kalau tidak ada dokter,” sergahnya.

Menteri juga menyinggung masalah pendidikan, yang dinilainya sifatnya urgen, karena ini anak masalah  bangsa.  “Kalau negara mengeluarkan dana tigaratus triliun, tapi tidak bisa menyediakan guru SD yang ada di desa, itu dzolim” ucapnya. 

 

Harapan anak – anak yang ada di pedesaan adalah bisa menjadi pintar dan tidak dibodohi lagi. “Kalau bupati tidak bisa urus pendidikan yang ada di daerahnya, copot jengkolnya,” tutur dia lagi.

 

Sebagai gambaran diungkapkan, jika guru megajar enam kelas setiap hari, mustahil para murid bisa melaksanakan ujian dengan. Apa namanya kalau pelayanan dasar saja tidak bisa kita urus.  

 

Pelayanan publik merupakan ujung dari reformasi birokrasi. Di bagian hulu, juga perlu dilakukan audit kelembagaan, agar tidak kegemukan. “Lembaga seharusnya membuat  input menjadi outcome. Tetapi yang terjadi saat ini,  yang dicari bukan outcomenya, tapi income,” tandas Azwar.

 

Selain kelembagaan, perijinan juga diaudit, karena terlalu berbelit-belit. Investor yang seharusnya dengan mudah masuk, terkadang enggan mengurus perijinan, dan lebih memilih berinvestasi ke negara lainnya, lantaran hal sepele yang bisa merugikan negara.

 

Menteri PANRB mengajak para peserta rakor agar memperbanyak titik-titik pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. ”Jika  ada sebatang pohon yang berat sekali di situ, masa tidak bisa dipindahkan. Kita ajak sepuluh orang untuk angkat sama-sama, pasti bisa kita angkat. Kebersamaan itulah yang kita gali,” imbuhAzwar beranalogi. (cry/HUMAS MENPANRB)