Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, nantinya
panitia seleksi CPNS tidak boleh membatasi peserta yang memenuhi
persyaratan untuk mengikuti tes. Sebab dengan mengikuti tes, generasi
muda yang sudah mempersiapkan diri dengan belajar, dapat mengetahui
banyak hal dan selanjutnya bercerita kepada teman-teman dan saudaranya.
Hal itu dikatakan Menteri di sela-sela
peninjauan lokasi pengolahan lembar jawab komputer (LJK) di Gedung
Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta, Kamis (24/10)
petang. “Biarkan anak bangsa ini merasakan bagaimana mengikuti test
CPNS. Dengan demikian mereka bisa ceritera tentang pengalamannya,” ujar
Azwar.
Dalam peninjauannya itu Menteri
menyatakan optimis, proses seleksi CPNS ini akan berjalan dengan baik,
dengan sistem yang telah dibangun. “Ini betul-betul membuat sejarah
baru. “Penerimaan CPNS secara transparan, obyektif dan bebas KKN,
ternyata membangun efek global bagi bangsa Indonesia. Seleksi CPNS ini
kita jadikan tool, yang terpenting adalah mindset bangsa ini berubah,” ucap Menteri tandas.
Secara tidak langsung, berjuta-juta
anak bangsa belajar tentang wawasan kebangsaan, mengasah intelektual
kembali dan belajar tentang integritas, tanpa harus menggunakan tambahan
uang negara.
Azwar mengaku, tadinya tidak
terbayang bagaimana para ahli komputer berkolaborasi membangun sistem,
sehingga betul-betul membawa dampak yang sangat positif dalam membangun
bangsa ini. Dan masyarakat menunggu hasilnya. Karena itu, ke depan kita
tidak boleh membatasi para peserta untuk mengikuti Test CPNS.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga
mengungkapkan perlunya penyederhanaan persyaratan untuk mengikuti tes
CPNS. Salah satunya terkait dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK). “Pola pikir kita sekarang harus dibalik. Semua anak bangsa itu
baik, kecuali yang mendapatkan surat atau catatatn dari kepolisian,”
ucapnya.
Sebagai gambaran, tahun ini ada 2 juta
anak muda mau ikut test CPNS, dan mereka harus mengurus SKCK. Selain
banyak waktu terbuang, tidak mustahil biaya yang dikeluarkan lebih dari
yang telah ditentukan. “Saya sudah bicara dengan Kapolri dan Mendagri.
Prinsipnya semua mendukung,” tegas Menteri. (swd/HUMAS MENPANRB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar