Ingin Kejelasan Honorer, DPRD Musi Banyuasin Kunjungi BKN

Jakarta-Humas BKN, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin ketua DPRD H.Uzer Effendi MS melakukan konsultasi ke BKN, Kamis (19/9). Dalam konsultasi ini perwakilan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ingin mendapat kejelasan tentang pengangkatan honorer K.I di Kabupaten Musi Banyuasin. Konsultasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat dan Gunawan di Ruang Mawar Gedung I Lantai 1 BKN Pusat Jakarta.

Perwakilan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menginginkan kejelasan tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS, terutrama para pegawai honorer yang bekerja di bidang pendidikan. “Bagaimana kejelasan tentang pegawai honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi CPNS? Termasuk para guru honorer di Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah mengabdikan demi kecerdasan generasi muda belum juga diangkat CPNS,” ungkap Uzer Effendi.

Menanggapi hal tersebut Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa Honorer K.I Kab. Musi Banyuasin termasuk daerah yang dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) dikarenakan jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria pada saat uji publik 549 orang. Berdasarkan data Tim ATT (Tim BPKP dan MenPAN-RB), Tumpak menyampaikan bahwa hasil ATT dari 549 orang honorer Kab. Muba sebanyak 513 diusulkan ke K.II, sementara 25 honorer termasuk MK Otorisasi, dan TMK tidak diproses sejumlah 5 orang. Sementara 6 orang lainnya yakni guru bantu nasional diusulkan MK K.I. Melati/Oka/Tmp.